
Artikel
Artikel Terbaru
Pilpres Sudah Selesai, Gibran Sudah Dilantik. Bisakah MK Membukanya Lagi?
Hampir dua tahun setelah Pilpres 2024 selesai, syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan d...
POJK 16/2026 Atur Kerangka Baru Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
Pendahuluan Pada 17 September 2026, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bur...
Ketika Pengurusan Tanah Menjadi Perkara Pidana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi...
Perka Otorita IKN 9/2026 atur Kepastian HAT, Insentif Investasi, dan Kemudahan Berusaha di IKN
Pendahuluan Pada 9 September 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusant...
Kepmenaker 256/2026 Tetapkan 18 Standar Kompetensi Tanggap Darurat dan Krisis Migas
Pendahuluan Pada 15 September 2026, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker ) menetapkan Keputusan Men...
APBN Bukan Cek Kosong Pemerintah, MK Kini Pasang Rem
Pada 16 September 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian Permohonan Nomor 100/PUU-XXIV/2026 yang menguji Un...
Legal Updates
Pilpres Sudah Selesai, Gibran Sudah Dilantik. Bisakah MK Membukanya Lagi?
Hampir dua tahun setelah Pilpres 2024 selesai, syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan d...
POJK 16/2026 Atur Kerangka Baru Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
Pendahuluan Pada 17 September 2026, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bur...
Ketika Pengurusan Tanah Menjadi Perkara Pidana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bang...
Perka Otorita IKN 9/2026 atur Kepastian HAT, Insentif Investasi, dan Kemudahan Berusaha di IKN
Pendahuluan Pada 9 September 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 9...
Kepmenaker 256/2026 Tetapkan 18 Standar Kompetensi Tanggap Darurat dan Krisis Migas
Pendahuluan Pada 15 September 2026, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker ) menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 256...
APBN Bukan Cek Kosong Pemerintah, MK Kini Pasang Rem
Pada 16 September 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian Permohonan Nomor 100/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 202...
Kepmen ESDM No. 363.K/MB.01/MEM.B/2026: Formula Harga Patokan Mineral Logam Direvisi Kembali
Pendahuluan Pada tanggal 11 September 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3...
Marketplace MBG Segera Dibuka, Siapa yang Bisa Jadi Pemasok?
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono men...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
