Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Aiyu Article

Artikel

Legal Updates Logo

Legal Updates

Lihat Semua
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kriteria Eksportir Penerima Perlakuan Khusus atas DHE SDA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kriteria Eksportir Penerima Perlakuan Khusus atas DHE SDA

Pendahuluan Pada 9 Juli 2026, Menteri Keuangan Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 tentang Kriteria Eksportir yang Mem...

27/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 Atur Mekanisme Baru Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 Atur Mekanisme Baru Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri

Pendahuluan Pada 14 Juli 2026, Menteri Keuangan Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Paja...

27/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 Atur Wali Amanat Wajib Terapkan Program Anti Pencucian Uang Berbasis Risiko

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 Atur Wali Amanat Wajib Terapkan Program Anti Pencucian Uang Berbasis Risiko

Pendahuluan Pada 7 Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentan...

24/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Surat Edaran Dirjen Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Standar Mekanisme Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi Administratif Pelaku Usaha Perumahan

Surat Edaran Dirjen Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Standar Mekanisme Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi Administratif Pelaku Usaha Perumahan

Pendahuluan Pada 6 Juli 2026, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memberlakukan Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 06/SE/Dp/20...

24/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Seluruh Gudang dalam Sistem Resi Gudang Kini Wajib Memenuhi Standar Nasional Indonesia

Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Seluruh Gudang dalam Sistem Resi Gudang Kini Wajib Memenuhi Standar Nasional Indonesia

Pendahuluan Pada 15 Juli 2026, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menetapkan dan memberlakukan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjan...

23/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 OJK Atur Standar Due Diligence Penjamin Emisi Efek: Wawancara Luring, Site Visit Wajib, dan Dokumentasi Jadi Penentu Kepatuhan

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 OJK Atur Standar Due Diligence Penjamin Emisi Efek: Wawancara Luring, Site Visit Wajib, dan Dokumentasi Jadi Penentu Kepatuhan

Pendahuluan Pada 9 Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 tenta...

23/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 Resmi Berlaku! Penyandang Disabilitas Berhak atas Konsesi Minimal 20% dan Perusahaan Berpeluang Memperoleh Insentif

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 Resmi Berlaku! Penyandang Disabilitas Berhak atas Konsesi Minimal 20% dan Perusahaan Berpeluang Memperoleh Insentif

Pendahuluan Pada 2 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabili...

22/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Menteri P2MI Nomor 7 Tahun 2026 Atur Penyelenggaraan Vokasi Pekerja Migran

Peraturan Menteri P2MI Nomor 7 Tahun 2026 Atur Penyelenggaraan Vokasi Pekerja Migran

Pendahuluan Pada 16 Juli 2026, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindun...

22/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
JurisView Logo

JurisView

Lihat Semua
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...

27/4/2026
Ivonnie Wijaya & Steven Aristides Wijaya
JurisView
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah

KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...

24/2/2026
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...

19/1/2026
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana

RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana

1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....

28/11/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...

13/11/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon

Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon

Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...

3/11/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN

Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN

1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...

3/10/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.