Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Perpajakan Berdasarkan KEP-239/PJ/2026

16 Oktober 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Perpajakan Berdasarkan KEP-239/PJ/2026

Pendahuluan

Pada 8 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (“KEP-239/PJ/2026”). KEP-239/PJ/2026 bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), hasil pemeriksaan, serta penagihan pajak.

Penerbitan KEP-239/PJ/2026 didasarkan pada kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 20 UU PBB untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mendorong perekonomian nasional, serta melaksanakan Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, KEP-239/PJ/2026 menetapkan besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang semakin kecil seiring berjalannya waktu, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya. 

Ketentuan Penting

Cakupan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Berdasarkan Diktum KESATU KEP-239/PJ/2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas tujuh kelompok sanksi dengan cakupan dan persyaratan sebagai berikut.

Huruf

Jenis sanksi administratif yang dicakup

Periode penerbitan/penyampaian

Persyaratan pembayaran

a

Sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak sampai dengan 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026, dengan status kurang bayar.

SPT disampaikan pada 8 Oktober 2026–30 Juni 2027.

Tidak disebutkan persyaratan pembayaran secara terpisah dalam huruf ini.

b

Sanksi akibat pembetulan SPT atas kemauan sendiri untuk SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026, dengan status kurang bayar.

SPT disampaikan pada 8 Oktober 2026–30 Juni 2027.

Pembetulan SPT harus disampaikan dan pajak dibayar atau disetor dalam periode yang sama.

c

Sanksi akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.

SPT disampaikan pada 8 Oktober 2026–30 Juni 2027.

Pajak harus dibayar atau disetor dalam periode yang sama.

d

Sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan hasil pemeriksaan.

Dokumen diterbitkan pada 8 Oktober 2026–30 Juni 2027.

Pokok pajak terutang terkait harus dibayar atau disetor paling lambat 30 Juni 2027.

e

Sanksi dalam SKP, SKP PBB, STP, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang telah diterbitkan sebelum tanggal berlakunya kebijakan.

Dokumen diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026.

Pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait harus dibayar paling lambat 30 Juni 2027.

f

Sanksi dalam STP atau Surat Tagihan Pajak PBB.

Dokumen diterbitkan pada 8 Oktober 2026–30 Juni 2027.

Pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait harus dibayar paling lambat 30 Juni 2027.

g

Sanksi dalam SKP berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021.

Dokumen diterbitkan pada 8 Oktober 2026–31 Desember 2027.

Pokok pajak terutang terkait harus dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027.

Denda Administratif PBB 

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

Diktum KEDUA menegaskan bahwa sanksi administratif pada Diktum KESATU huruf d, huruf e, dan huruf f termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, pemilik objek PBB yang dikenai denda dalam SKP PBB atau STP PBB juga dapat memanfaatkan kebijakan ini.

Batas Waktu Permohonan 

Pengurangan atau penghapusan sanksi tidak otomatis. Diktum KETIGA mensyaratkan Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Perlu dibedakan dua tenggat: 

  • jendela pembayaran atau penyampaian SPT (umumnya berakhir 30 Juni 2027, atau 31 Desember 2027 untuk Diktum KESATU huruf g) yang menentukan besaran keringanan; dan 

  • batas pengajuan permohonan (1 Oktober 2028). 

Persyaratan Permohonan 

Diktum KEEMPAT menetapkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan jika Wajib Pajak memenuhi Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118 Tahun 2024 (sebagaimana diubah dengan PMK 71 Tahun 2026), serta persyaratan berikut:

  • tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak badan (huruf a);

  • atau, jika gugatan/upaya hukum pernah diajukan, telah dicabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan (huruf b);

  • menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan (huruf c); dan

  • keringanan hanya diberikan atas sanksi yang belum dibayar atau belum dilunasi (huruf d).

Huruf a dan huruf b merupakan pilihan yang bergantung pada keadaan Wajib Pajak (belum atau sudah pernah menempuh upaya hukum), sedangkan huruf c dan huruf d berlaku kumulatif. Huruf d berdampak praktis: sanksi yang sudah telanjur dibayar tidak dapat dikembalikan melalui kebijakan ini. Contoh kasus dalam Lampiran huruf E menunjukkan bahwa jika Wajib Pajak sudah membayar Rp6.000.000,00 dari STP sebesar Rp10.000.000,00, permohonan hanya diajukan atas sisa Rp4.000.000,00. 

Selain persyaratan khusus tersebut, Pasal 23 PMK 118/2024 mengatur persyaratan prosedural, termasuk pelunasan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, pengajuan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah sanksi yang dimohonkan beserta alasannya, serta pengajuan satu permohonan untuk setiap surat ketetapan atau tagihan. 

Permohonan juga harus disampaikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang sitaan atau permintaan pemindahbukuan barang sitaan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang berwenang. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu terhadap pokok pajak, kemudian terhadap sanksi administratif. Sementara itu, Pasal 24 membatasi pengajuan permohonan paling banyak dua kali, kecuali untuk sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibatasi satu kali. Permohonan kedua harus diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal pengiriman keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama, kecuali terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

Penutup

KEP-239/PJ/2026 memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif melalui pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengajuan permohonan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Besaran keringanan ditentukan berdasarkan jenis sanksi, waktu penyampaian SPT atau pembetulan, serta waktu pelunasan pokok pajak atau pembayaran sebagian sanksi. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu mengidentifikasi jenis sanksi yang dimiliki, memastikan pemenuhan persyaratan administratif dan pembayaran, serta memperhatikan tenggat waktu yang berlaku untuk memperoleh manfaat dari kebijakan ini.

Wajib Pajak disarankan untuk segera mengevaluasi kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan periode keringanan yang tersedia. Selain memenuhi batas waktu penyampaian SPT atau pelunasan pajak, Wajib Pajak juga perlu memastikan bahwa permohonan diajukan paling lambat 1 Oktober 2028 dan memenuhi ketentuan dalam KEP-239/PJ/2026 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.