HP Gratis untuk Bansos, Apa Saja Aspek Hukumnya?
Pemerintah berencana membagikan telepon genggam (HP) gratis yang terhubung dengan rekening digital untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos). Rencana ini disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada 13 Oktober 2026. Melalui sistem tersebut, bantuan pemerintah diharapkan dapat disalurkan langsung ke rekening penerima tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Sebagaimana diberitakan ANTARA, program ini juga ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf kemudian menyatakan bahwa penerima akan ditentukan berdasarkan data agar bantuan lebih tepat sasaran, dengan prioritas bagi masyarakat yang belum memiliki HP dan membutuhkan perangkat tersebut. Namun, mekanisme teknis dan pelaksanaan program masih dibahas. Sebagaimana dilaporkan Tirto, pemerintah belum menjelaskan secara lengkap mekanisme pelaksanaan maupun sumber anggarannya.
Rencana tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pemberian HP gratis dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial, dan bagaimana pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku?
Bagaimana Bansos Diatur di Indonesia?
Pengaturan bantuan sosial di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Aturan-aturan tersebut menjadi landasan untuk memahami tujuan, bentuk, penerima, dan mekanisme penyaluran bansos.
Pertama, kapan bansos dapat diberikan?
Pasal 28 ayat (2) PP 39/2012 menentukan bahwa perlindungan sosial ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil secara tiba-tiba akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam.
Lebih lanjut, Pasal 29 membedakan waktu pemberian bantuan berdasarkan sifatnya:
Bantuan sementara: diberikan ketika terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba, sampai keadaan kembali stabil.
Bantuan berkelanjutan: diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, sampai kebutuhan dasar minimal dapat terpenuhi secara wajar.
Jika terjadi bencana: bantuan sementara diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemberian bantuan berkelanjutan juga harus memperhatikan penetapan kebutuhan dasar minimal oleh Menteri berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah.
PP 39/2012 tidak membatasi bantuan sosial hanya untuk keadaan darurat. Bantuan dapat diberikan secara berkelanjutan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku
Kedua, apa bentuk bansos?
Pasal 29 ayat (2) PP 39/2012 mengatur tiga bentuk bantuan sosial, yaitu bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.
Secara lebih spesifik, Pasal 30 mencantumkan jenis bantuan langsung berupa sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, tempat penampungan sementara, terapi psikososial, uang tunai, keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, kebutuhan pokok murah, dapur umum, air bersih, sanitasi sehat, dan penyediaan pemakaman.
Dengan demikian, bantuan sosial tidak terbatas pada pemberian uang tunai. Bentuknya dapat disesuaikan dengan tujuan perlindungan sosial dan ketentuan program yang berlaku.
Ketiga, bagaimana menentukan jumlah bantuan?
PP 39/2012 tidak menetapkan satu nominal atau formula yang berlaku untuk seluruh program bantuan sosial. Pasal 29 ayat (6) mengaitkan bantuan berkelanjutan dengan pemenuhan kebutuhan dasar minimal secara wajar, sedangkan ayat (7) mensyaratkan agar pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
Karena itu, penentuan nominal atau jumlah bantuan perlu mengacu pada ketentuan teknis program yang bersangkutan. Untuk bantuan berupa barang, kebutuhan penerima, spesifikasi barang, jumlah unit, dan biaya distribusi dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program, dengan tetap mengikuti aturan yang relevan.
Keempat, siapa yang berhak menerima bansos?
Pasal 28 ayat (2) PP 39/2012 menetapkan sasaran umum perlindungan sosial, yakni individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam. Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa bantuan sosial bertujuan membantu mereka agar tetap dapat hidup secara wajar.
Namun, ketentuan tersebut belum merinci seluruh persyaratan administratif atau indikator kelayakan penerima. Kriteria khusus, seperti batas penghasilan atau persyaratan data tertentu, perlu diperiksa dalam peraturan teknis dan ketentuan program terkait.
Kelima, bagaimana penganggaran bansos dilakukan?
Pasal 29 ayat (7) PP 39/2012 menyatakan bahwa bantuan sosial berkelanjutan diberikan sesuai kemampuan keuangan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah.
Adapun mekanisme penganggaran, persetujuan, dan pencairannya mengikuti ketentuan keuangan negara atau daerah sesuai sumber pendanaan program. Karena itu, analisis penganggaran bansos perlu membedakan prinsip kemampuan keuangan negara dari prosedur teknis pengelolaan APBN atau APBD.
HP Gratis, Apakah Termasuk Bansos?
Jika dikaitkan dengan rencana pembagian HP gratis, persoalan hukumnya bukan sekadar apakah HP dapat diberikan sebagai bantuan, melainkan apakah tujuan dan skema program tersebut sesuai dengan ketentuan bantuan sosial. Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa perlindungan sosial bertujuan mencegah dan menangani risiko akibat guncangan dan kerentanan sosial agar kebutuhan dasar minimal masyarakat dapat terpenuhi. Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
Namun, Pasal 30 PP 39/2012 tidak secara eksplisit menyebut telepon genggam sebagai jenis bantuan langsung. Karena itu, pemberian HP tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai bansos hanya karena perangkat tersebut dibagikan secara gratis. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan sosial yang hendak dicapai, kebutuhan penerima yang ingin dipenuhi, serta dasar hukum dan skema belanja yang digunakan. Jika HP terutama ditujukan untuk mendukung penyaluran bantuan digital atau memperluas akses perbankan, perlu dipastikan apakah pengadaannya tepat menggunakan skema belanja bantuan sosial atau mekanisme belanja pemerintah lainnya.
Dari sisi penerima, pemerintah perlu menetapkan kriteria yang sesuai dengan tujuan program. Pasal 28 ayat (2) PP 39/2012 menyasar individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam. Ketentuan ini memberikan sasaran umum perlindungan sosial, tetapi tidak merinci kriteria khusus untuk penerima bantuan berupa HP.
Oleh karena itu, jika program ditujukan kepada penerima bansos reguler, pemerintah perlu menjelaskan mengapa kelompok tersebut membutuhkan perangkat tambahan untuk mengakses bantuan. Jika tujuannya memperluas akses digital, pemerintah juga perlu mempertimbangkan apakah terdapat kelompok lain yang mengalami keterbatasan akses tetapi tidak termasuk penerima bansos reguler. Kriteria yang jelas diperlukan agar perangkat diberikan kepada pihak yang sesuai dengan tujuan program, bukan semata-mata berdasarkan status penerima bantuan sebelumnya.
Dari sisi jumlah bantuan dan anggaran, pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungannya. PP 39/2012 tidak menetapkan nominal atau formula umum untuk menentukan besaran bantuan. Pasal 29 ayat (6) mengaitkan bantuan berkelanjutan dengan pemenuhan kebutuhan dasar minimal secara wajar, sedangkan ayat (7) menyatakan bahwa pemberiannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
Dalam konteks pembagian HP, pemerintah perlu menghitung kebutuhan perangkat berdasarkan jumlah penerima yang memenuhi kriteria dan menjelaskan dasar pemilihan spesifikasi serta harga perangkat. Biaya distribusi, pemeliharaan, keamanan sistem, dukungan teknis, dan akses internet jika diperlukan juga perlu diperhitungkan. Jika program menggunakan APBN, pengadaan dan penganggarannya harus mengikuti ketentuan keuangan negara serta pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, penilaian kelayakan program tidak cukup hanya berdasarkan jumlah perangkat yang dibagikan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat, biaya, dan keberlanjutan penggunaannya.
Digitalisasi bansos juga harus tetap melindungi data pribadi. Penggunaan rekening digital dan data penerima perlu memperhatikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 20 mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan yang sah, seperti persetujuan yang sah, pemenuhan kewajiban hukum, atau pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum maupun pelayanan publik, sesuai persyaratan masing-masing dasar hukum.
Pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan data, pihak yang dapat mengaksesnya, serta langkah pengamanan terhadap penyalahgunaan identitas dan akses tidak sah. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai cara menggunakan perangkat, mengakses bantuan, dan mengajukan pengaduan jika mengalami kendala.
Pembagian HP gratis perlu dinilai berdasarkan kesesuaian tujuan, ketepatan sasaran, dasar penganggaran, dan perlindungan data pribadi. Jika program diklaim sebagai bansos, pemerintah perlu menunjukkan bagaimana pemberian perangkat tersebut memenuhi tujuan perlindungan sosial dan memiliki landasan hukum yang memadai. Jika tujuan utamanya adalah memperluas infrastruktur akses digital, pemerintah perlu menjelaskan dasar program dan skema anggaran yang lebih tepat. Kejelasan ini perlu agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan anggaran.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
