Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

Penghapusan Pengecualian Bakar Lahan, Cukupkah untuk Mencegah Karhutla?

14 Oktober 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
Penghapusan Pengecualian Bakar Lahan, Cukupkah untuk Mencegah Karhutla?

Pemerintah berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya ketentuan mengenai pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal. Sebagaimana diberitakan Media Indonesia pada 13 Oktober 2026, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa perubahan tersebut ditujukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.

Pengecualian yang menjadi sasaran revisi terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal. Dalam penjelasan pasalnya, pengecualian itu dibatasi pada pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dengan kewajiban menyediakan sekat bakar guna mencegah penjalaran api.

Selain mengusulkan penghapusan pengecualian tersebut, pemerintah juga berencana memperketat ketentuan di wilayah konsesi untuk mencegah pembakaran yang disengaja demi membuka atau memperluas perkebunan. Rencana ini mendapat dukungan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Sebagaimana diberitakan ANTARA pada 14 Oktober 2026, GAPKI menilai penghapusan pengecualian dapat memperjelas aturan dan mempermudah penegakan hukum.

Larangan Membakar dan Pengecualian Berdasarkan Kearifan Lokal

Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH pada dasarnya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, Pasal 69 ayat (2) UU PPLH jo. UU Cipta Kerja memberikan pengecualian dengan ketentuan sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.”

Penjelasan pasal tersebut membatasi kearifan lokal sebagai “melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.”

Pemerintah menilai pengecualian tersebut perlu dihapus agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum. Dari perspektif regulasi, penghapusan pengecualian berpotensi memperjelas batas tindakan yang dilarang dan mengurangi ruang perdebatan mengenai pembakaran yang diperbolehkan berdasarkan kearifan lokal.

Namun, perubahan norma tidak otomatis menyelesaikan persoalan karhutla. Kebakaran juga berkaitan dengan pengawasan wilayah rawan, ketersediaan sarana pemadaman, serta kemampuan aparat mengidentifikasi sumber api dan pihak yang bertanggung jawab. Bahkan, Media Indonesia melaporkan bahwa pemadaman karhutla masih menghadapi kendala pasokan air dan operasional pemadaman melalui udara.

GAPKI Dukung Penghapusan Pengecualian

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung rencana pemerintah menghapus pengecualian pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal.

Sebagaimana diberitakan ANTARA pada 14 Oktober 2026, GAPKI menilai penghapusan pengecualian tersebut dapat memperjelas ketentuan hukum dan mempermudah penegakan hukum terkait pembakaran lahan.

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

GAPKI juga menekankan perlunya dukungan pembiayaan, teknologi, dan pendampingan agar masyarakat dapat beralih ke metode pembukaan lahan tanpa bakar.

Dukungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan metode alternatif dalam mengolah lahan setelah pengecualian pembakaran dihapus. Penyediaan sarana dan pendampingan menjadi bagian yang disoroti dalam proses peralihan menuju pembukaan lahan tanpa pembakaran.

Kearifan Lokal dan Beban Petani Kecil

Penghapusan pengecualian juga membawa konsekuensi bagi masyarakat yang selama ini membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal. Bagi sebagian masyarakat, praktik tersebut berkaitan dengan cara mengolah lahan yang telah digunakan secara turun-temurun. Karena itu, perubahan aturan tidak cukup dilakukan dengan menetapkan larangan tanpa mempersiapkan metode pengganti yang dapat dijangkau.

GAPKI sendiri menekankan bahwa penguatan regulasi perlu disertai dukungan pembiayaan, teknologi, dan pendampingan agar masyarakat dapat beralih ke metode pembukaan lahan tanpa bakar. Dukungan ini penting karena kemampuan masyarakat untuk menggunakan metode alternatif tidak selalu sama. Tanpa bantuan yang memadai, biaya perubahan praktik dapat menjadi beban tambahan bagi petani kecil.

Pemerintah Berencana Perketat Aturan Lahan Konsesi

Selain revisi Pasal 69 ayat (2), pemerintah juga berencana memperketat ketentuan di wilayah konsesi. Menurut pemberitaan Media Indonesia, rencana tersebut mencakup pembatasan penanaman kembali dengan komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit, pada lahan konsesi tertentu.

Kebijakan itu dimaksudkan untuk mencegah pembakaran yang sengaja dilakukan untuk membuka atau memperluas perkebunan.

Rincian mengenai cakupan lahan yang akan dikenai pembatasan dan mekanisme penerapannya perlu merujuk pada ketentuan resmi yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Rencana revisi UU PPLH tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperketat aturan pembukaan lahan dengan cara membakar dan mencegah karhutla berulang.

Bukan Sekadar Menghapus Pengecualian

Revisi UU PPLH tidak hanya menyangkut penghapusan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, tetapi juga mencakup rencana pengetatan aturan di wilayah konsesi dan dukungan bagi masyarakat untuk beralih ke metode pembukaan lahan tanpa bakar. Perubahan ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencegah karhutla sekaligus memperjelas penerapan larangan pembakaran lahan.

Artinya, arah perubahan yang dibahas tidak cukup berhenti pada penghapusan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH. Revisi ini perlu memperjelas bagaimana larangan pembakaran diterapkan, bagaimana pengawasan dan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana pembatasan di wilayah konsesi diberlakukan. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat yang selama ini mengandalkan metode pembakaran berdasarkan kearifan lokal juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan, terutama terkait ketersediaan teknologi, pembiayaan, dan pendampingan untuk beralih ke metode tanpa bakar. Dengan demikian, pembahasan revisi tidak hanya berfokus pada perubahan norma, tetapi juga pada pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.