Top Artikel
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric Vehicle atau EV ) sebagai salah satu pilar utama dalam agenda dekarbonisasi dunia. Indonesia, dengan komitmennya untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, memandang pengembangan industri EV tidak hanya sebagai suatu solusi lingkungan, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mentransformasi lanskap ekonomi nasional. Potens...
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2026 Mengetatkan Proses, Dokumen, dan Pengawasan Ekspor Produk Pangan Olahan
Pendahuluan Pada tanggal 29 April 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan ( Peraturan BPOM 6/2026 ). Peraturan BPOM 6/2026 mengatur penerbitan Surat Keterangan Ekspor ( SKE ) oleh BPOM untuk mendukung kegiatan ekspor pangan olahan, bahan pangan, bahan tambahan pangan, dan kemasan pangan. Peraturan BPOM 6/2026 bertujuan meningkatkan...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 Turunkan Batas Restitusi Pajak dan Perketat Klaim Lebih Bayar Pajak
Pendahuluan Pada 29 April 2026, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ( PMK 28/2026 ), yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Peraturan ini bertujuan menyempurnakan mekanisme pengembalian pendahuluan (restitusi cepat) kelebihan pembayaran pajak agar proses tersebut berjalan lebih akurat dan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para wajib pajak. Pemerintah menerbitkan PMK 28/2026 k...
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 Memperketat Batasan Outsourcing dan Memperkuat Pelindungan Pekerja
Pendahuluan Pada tanggal 30 April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya ( Permenaker 7/2026 ). Permenaker 7/2026 mengatur penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya ( outsourcing ), termasuk menetapkan batasan jenis pekerjaan serta kewajiban pelindungan hak pekerja alih daya bagi pelaku usaha. Permenaker 7/2026 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18...
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 Ubah Tata Kelola Produksi, Distribusi, dan Pengawasan Obat, Alat Kesehatan, Kosmetik, serta Perbekalan Kesehatan
Pendahuluan Pada tanggal 4 Mei 2026, Kementerian Kesehatan menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan ( Permenkes 5/2026 ). Permenkes 5/2026 mengatur perencanaan, produksi, penyediaan, peredaran, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan perbekalan kesehatan di Indonesia untuk memastikan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauannya bagi masyarakat dalam berbagai kondisi. Dalam konsideran, pemerintah menyatakan bahwa Permenkes 5/2026...