[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","f8a854c5-659e-473c-86d1-b2fac4fc4036","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_113":114,"_115":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas","short_title","Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007","number","40","year","2007","published_date","2007-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perseroan Terbatas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perseroan-Terbatas
2007
Undang-undang (UU) NO. 40, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perseroan Terbatas
ABSTRAK:	\n \n bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nbahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;\r\nbahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN\r\nPERUBAHAN ANGGARAN DASAR,\r\nDAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN\r\n3. MODAL DAN SAHAM\r\n4. RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,\r\nDAN PENGGUNAAN LABA\r\n5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN\r\n6. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM\r\n7. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS\r\n8. PENGGABUNGAN, PELEBURAN,\r\nPENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN\r\n9. PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN\r\n10. PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN\r\nBERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM\r\n11. BIAYA\r\n12. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n13. KETENTUAN PERALIHAN\r\n14. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. \n Mencabut\r\n\r\nUU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nPerubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nPengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai biaya untuk:\r\n\r\n memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;\r\n memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;\r\n memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;\r\n memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;\r\n pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan\r\n memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan\r\n\r\ndiatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n \n 140 \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini disusun untuk menggantikan ketentuan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, memperkuat landasan kelembagaan dunia usaha, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-Undang menegaskan Perseroan sebagai badan hukum persekutuan modal berbentuk saham dan mengakomodasi kebutuhan layanan administratif elektronik untuk pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang mengatur pembagian kewenangan organ Perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris) dan prosedur RUPS termasuk penyelenggaraan melalui media elektronik; tata cara pendirian Perseroan dan pengesahan badan hukum oleh Menteri melalui sistem elektronik; ketentuan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang beberapa jenisnya memerlukan persetujuan Menteri; struktur modal (modal dasar minimum Rp50.000.000), ketentuan modal ditempatkan dan disetor (paling sedikit 25% ditempatkan dan disetor penuh), serta aturan tentang saham (klasifikasi, pemindahan, hak pre-emptive, larangan Perseroan memegang sahamnya sendiri); pengaturan pembelian kembali saham (batas kepemilikan hingga 10% dan masa penguasaan paling lama 3 tahun); persyaratan penyusunan rencana kerja, laporan tahunan yang wajib memuat laporan keuangan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; kewajiban audit bagi Perseroan tertentu; ketentuan mengenai pengalihan kekayaan besar, Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan/Pemisahan termasuk perlindungan pemegang saham minoritas dan pemberitahuan kepada kreditor; serta tata cara pembubaran, likuidasi, dan pencatatan berakhirnya status badan hukum kepada Menteri.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

1. Anggaran dasar Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar Perseroan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
2. Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.
4. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
5. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

","sanctions","

Sanksi

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2007
CONCERNING
LIMITED LIABILITY COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

\n a. that the national economy organized based on economic democracy with the principles of togetherness, fair efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining the balance of progress and the unity of the national economy, needs to be supported by strong economic institutional arrangements in order to realize the welfare of the people;
\n b. that in order to further improve the development of the national economy and at the same time provide a solid foundation for the business world in facing developments in the world economy and advances in science and technology in the era of globalization in the future, it is necessary to be supported by a law regulating limited liability companies that can guarantee the realization of a conducive business climate;
\n c. that limited liability companies as one of the pillars of national economic development need to be given a legal basis to further encourage national development compiled as a joint effort

","pdf_url","actionData","errors"]