[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_29":30,"_31":32},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":19,"_21":22,"_23":24,"_25":26,"_27":28},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_33":34,"_35":36},"regulationId","ed47deb8-b2a1-4121-8036-6c548bf2d094","regulationData",{"_37":34,"_38":39,"_128":129,"_130":-5},"regulation_id","overview",{"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":49,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":-5,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021","number","37","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1270db99-9c4f-43bf-b074-7ec4b8fb4490","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74,77],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana",{"_6":78,"_55":79,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"sectors",[84,85],"Industri Barang Galian Bukan Logam","Militer & Pertahanan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Program - Jaminan - Kehilangan - Pekerjaan
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 37, LN.2021/No.47, TLN No.6649, peraturan.go.id : 25 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai kepesertaan, iuran, manfaat, penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang terintegrasi dalam suatu sistem yang efektif, sumber pendanaan, dan sanksi administratif. JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program JKP. Program JKP tersebut diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan. JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Penjelasan 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) guna mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh apabila kehilangan pekerjaan.

Ketentuan Substansial: Program JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat. Kewajiban pengusaha meliputi pengikutsertaan pekerja sebagai peserta, pendaftaran dan pelaporan data kepesertaan sesuai ketentuan (formulir wajib diserahkan paling lama 30 hari sejak mulai bekerja; BPJS memberikan nomor kepesertaan paling lama 1 hari kerja setelah dokumen dan iuran pertama lengkap). Peserta harus WNI, belum mencapai usia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja. Iuran JKP dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah; 0,22% ditanggung Pemerintah Pusat dan sisanya berasal dari rekomposisi iuran JKK (0,14%) dan JKM (0,10%); dasar penghitungan iuran menggunakan upah terakhir yang dilaporkan dan dibatasi oleh batas atas upah (pertama kali Rp5.000.000). Manfaat JKP terdiri atas uang tunai (maksimal 6 bulan: 45% upah untuk 3 bulan pertama, 25% untuk 3 bulan berikutnya), akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Syarat klaim mencakup masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan dan paling singkat 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK; terdapat pengecualian penerima manfaat (mis. pengunduran diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal). Ketentuan teknis pelaksanaan, evaluasi besaran iuran dan batas atas upah setiap 2 tahun, integrasi data dengan BPJS Kesehatan, serta tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri terkait.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan JKP paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
2. Dalam masa integrasi data, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pendaftaran kepesertaan JKP tanpa memperhatikan kepesertaan JKN.
3. Setelah masa integrasi, apabila terdapat kepesertaan JKP yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan JKN maka iuran yang telah dibayarkan Pemerintah Pusat diperhitungkan dalam pembayaran iuran JKP berikutnya.
4. Ketentuan mengenai pengelolaan aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 diberlakukan untuk pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan.
5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

","sanctions","

Sanksi

1. Pelanggaran ketentuan pendaftaran, pelaporan, atau kewajiban tertentu (Pasal 2(1); 6(1); 8(1); 9; 23; 37(1); 39(3)) dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; dan (b) tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
2. Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap dan dikenakan oleh pejabat berwenang berdasarkan pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam nota pemeriksaan dan rekomendasi.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA No. 47, 2021

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 37 OF 2021

CONCERNING

THE IMPLEMENTATION OF THE JOB LOSS GUARANTEE PROGRAM

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to implement the provisions of Article 82 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program;

Referring to :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 150, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4456);
Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (State Gazette of the

","pdf_url","actionData","errors"]