[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","df9b4882-713f-4c80-b0f6-ed678d0a4026","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_112":113,"_114":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100 Tahun 1967 tentang Pemberhentian Njak Adam Kamil Dan Pengangkatan Hasby Wahidy Sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Aceh","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1967","number","100","year","1967","published_date","1967-07-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","23350dd8-ce39-457a-b75f-5a31c439a3dd","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"c0b22ed9-36e6-4e71-9db3-f8ad715e7e3e","PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberhentian Njak Adam Kamil Dan Pengangkatan Hasby Wahidy Sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Aceh","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan (REGULATORY_RELATIONSHIP)

[Peraturan Baru] — Berdasarkan metadata (tidak ada data mencabut, diubah, atau dicabut), Keputusan Pejabat Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1967 merupakan peraturan baru yang menetapkan pemberhentian dan penunjukan pejabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Atjeh.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan (POLICY_CONTENT)

Analisis Regulasi Pencabutan (khusus “revoking regulation”):
- Regulasi dicabut: Tidak ada.
- Alasan tindakan: Pemenuhan kepentingan Angkatan Darat dan menjamin kelancaran pemerintahan daerah.
- Kerangka pengganti: Penunjukan Kol. Inf. Hasbi Wahidy sebagai Pejabat Kepala Daerah Tk. I Atjeh; pengaturan kedudukan Njak Adam Kamil oleh Departemen Angkatan Darat; pengaturan kompensasi dan tunjangan.
- Ketentuan transisi: Berlaku 1 minggu setelah keputusan diterimakan; keputusan disampaikan kepada pihak berkepentingan.
- Dampak kepatuhan: Struktur komando dan administrasi daerah tunduk pada pejabat baru; pejabat lama bebas dari kewenangan KDH.
- Tanggal efektif: 1 minggu sejak diterimakan (ditetapkan 7 Juli 1967).

P1 – Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan: Efektivitas pemberhentian dan penunjukan mensyaratkan (i) diterimanya keputusan dan berlakukan 1 minggu sesudahnya; (ii) pemberian penghargaan 6 kali gaji bersih kepada pejabat diberhentikan sesuai Perpres 17/1961; (iii) pemberian tunjangan jabatan Rp7.500/bulan kepada pejabat yang ditunjuk.

P2 – Penambahan dari Peraturan Sebelumnya: Ditambahkan ketentuan spesifik: penunjukan Pejabat KDH Tk. I Atjeh (Hasbi Wahidy), besaran tunjangan jabatan, dan kompensasi bagi pejabat yang diberhentikan.

P3 – Penghapusan dari Peraturan Sebelumnya: Penghapusan kedudukan/jabatan Njak Adam Kamil sebagai Kepala Daerah Tk. I Atjeh.

P4 – Perubahan dari Peraturan Sebelumnya: Perubahan pemegang jabatan dan kewenangan KDH Tk. I Atjeh dari Njak Adam Kamil kepada Hasbi Wahidy.

P5 – Perubahan Kewenangan/Peran/Tanggung Jawab Otoritas: Kewenangan pemerintahan daerah berpindah ke pejabat baru; Departemen Angkatan Darat berwenang mengatur kedudukan pejabat yang diberhentikan; Pejabat Presiden melaksanakan kewenangan penetapan.

P6 – Penambahan Kewenangan/Peran: Mandat kepada Departemen Angkatan Darat mengatur kedudukan Njak Adam Kamil; kewenangan penuh Pejabat KDH baru.
P7 – Penghapusan Kewenangan/Peran: Penghapusan kewenangan Njak Adam Kamil sebagai KDH.
P9 – Perubahan Fungsi Pengawasan/Pengendalian: Fungsi pengawasan dan pengendalian daerah beralih ke Pejabat KDH baru.
P10 – Penambahan Fungsi Pengawasan: Pejabat KDH baru menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan kendali pemerintahan daerah.
P11 – Penghapusan Fungsi Pengawasan: Fungsi pengawasan oleh pejabat lama ditiadakan.
P12 – Perubahan Hak/Kewajiban Para Pihak: Njak Adam Kamil memperoleh hak kompensasi dan bebas kewajiban KDH; Hasbi Wahidy memperoleh hak tunjangan dan wajib menyelenggarakan pemerintahan.
P13 – Penambahan Hak/Kewajiban: Hak tunjangan jabatan bagi pejabat baru; hak kompensasi bagi pejabat lama.
P14 – Penghapusan Hak/Kewajiban: Hak memimpin dan kewajiban mengelola daerah oleh pejabat lama dihapus.
P15 – Perubahan Mekanisme Implementasi: Titik efektif 1 minggu pasca penerimaan dan pemberitahuan kepada pihak terkait.
P16 – Penambahan Mekanisme Implementasi: Perintah penyampaian keputusan dan pengaturan lanjutan oleh Departemen Angkatan Darat.
P17 – Penghapusan Mekanisme Implementasi: Tidak diatur.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan (TRANSITIONAL_PROVISIONS)

Keputusan berlaku efektif 1 (satu) minggu setelah diterimakan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan Njak Adam Kamil dilaksanakan oleh Departemen Angkatan Darat.

","sanctions","

Sanksi (SANCTIONS)

Tidak Ada. Keputusan ini tidak memuat ketentuan sanksi administrasi maupun pidana. Norma yang diatur bersifat penetapan personalia (pemberhentian dan penunjukan) serta ketentuan kompensasi/tunjangan tanpa rezim pelanggaran dan penegakan sanksi.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

DECISION OF THE ACTING PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 100 OF 1967

concerning

Dismissal of Mr. Njak Adam Kamil from the Position of Head of Level I Region of the Province of Atjeh and Appointment of the Acting Head of Level I Region of the Province of Atjeh

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that Mr. Njak Adam Kamil is required for the interests of the Army; \n that in connection therewith the person concerned needs to be dismissed from his position as Head of Level I Region of the Province of Atjeh; \n that to ensure the smooth administration of government in the said region it is necessary to appoint Mr. Hasbi Wahidy, Infantry Colonel, as Acting Head of Level I Region of the Province of Atjeh; \n \n
Bearing in mind:	\n \n Law Number 18 of 1965 (State Gazette of 1965 Number 83); \n Presidential Regulation Number 17 of 1961 (State Gazette of 1961 Number 286); \n Government Regulation Number 41 of 1952 (State Gazette of 1952 Number 63); \n \n
Taking into account:	\n Radiogram of the Minister/Commander of the Army Number T.507/1967;\n

","pdf_url","actionData","errors"]