[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","d7bfec66-e62e-413e-8a09-fb8793a0cac0","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","effective_date","2023-05-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Provinsi Jawa Timur","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan ini mengubah:

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan. Undang‑Undang ini dibentuk untuk menegaskan kedudukan Provinsi Jawa Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyesuaikan dasar hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan daerah. Pembentukan undang‑undang ini dimaksudkan menggantikan Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 1950 beserta perubahan pada Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 1950, serta untuk melakukan penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik provinsi, dan sinkronisasi ketentuan peraturan perundang‑undangan terkait.

Ketentuan Substansial. Undang‑Undang menetapkan definisi Provinsi Jawa Timur; mengonfirmasi tanggal pembentukan (4 Maret 1950) dan hari jadi (12 Oktober); merinci cakupan wilayah administratif yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota (daftar terlampir dalam pasal); menetapkan ibu kota provinsi berkedudukan di Kota Surabaya; dan menjabarkan karakteristik provinsi meliputi ciri kewilayahan (pesisir, laut, dataran tinggi, taman nasional), potensi sumber daya alam (kelautan dan perikanan, pertambangan, hutan, pertanian), serta karakter suku bangsa dan kultural yang religius dan menjunjung adat serta kelestarian lingkungan. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang‑undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 1950 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang‑Undang ini. 2. Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur dan Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Undang‑Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2023
CONCERNING
THE PROVINCE OF EAST JAVA

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that a province is one of the regions within the Unitary State of the Republic of Indonesia established to improve the administration of government and development effectively in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the development of the Province of East Java is carried out sustainably within an integrated territory to achieve the welfare of the people of the Province of East Java;
that Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of the Province of East Java as amended by Law Number 18 of 1950 concerning Amendments to Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of the Province of East Java is no longer in accordance with legal developments and therefore needs to be replaced;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Law concerning the Province of East Java.

Recalling:

\n Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7bfec66-e62e-413e-8a09-fb8793a0cac0","actionData","errors"]