[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","d5a11ff7-7dfb-4f73-b469-0def056e8915","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_110":111,"_112":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukit Tinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d3bfa3d8-7ec6-480e-b87d-ebd956a011b0","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukit Tinggi","short_name","subjects",[64],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"cd74b962-4da0-444a-931b-551d2da26689","PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Bukittinggi","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mengubah:

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dimaksudkan untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 yang mewajibkan penyediaan tempat khusus untuk merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan kebijakan adalah melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok dan memberikan kepastian pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kota Bukittinggi sesuai amanat Undang‑Undang Kesehatan dan peraturan pelaksana terkait.

Ketentuan Substansial: Perubahan menambah definisi \"Tempat Khusus Untuk Merokok\" dan mengatur pengecualian merokok di kawasan yang ditetapkan apabila tersedia tempat khusus untuk merokok (Pasal 5). Pimpinan badan pada kawasan yang ditetapkan berkewajiban memasang tanda larangan merokok, melakukan pengawasan internal, dan berwenang melarang orang merokok; untuk tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan wajib menyediakan tempat khusus merokok (Pasal 6). Ketentuan teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota. Dilarang memasang atau memperlihatkan iklan rokok, dengan pengecualian untuk kegiatan olahraga dan kesenian tingkat nasional yang memerlukan izin Walikota (Pasal 6A). Aturan mengenai tempat kerja dan tempat umum diperjelas terkait batas ruang tertutup dan pengecualian pemasaran/iklan dengan persyaratan izin. Peran masyarakat diatur untuk memberikan saran, ikut serta dalam penyuluhan, mengingatkan perokok, dan melaporkan pelanggaran.","transitional_provisions","1. Ketentuan BAB IIIA Pasal 6A mulai berlaku tanggal 1 Desember 2014.\n2. Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban pimpinan badan dikenai sanksi administratif bertahap: teguran tertulis I–III; jika tidak ditanggapi diberikan denda administrasi dan/atau penyegelan; denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,-.\n2. Pimpinan badan yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut‑turut dikenai pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BUKITTINGGI

\n
\n

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF BUKITTINGGI
NUMBER : 11 YEAR 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF BUKITTINGGI
NUMBER 1 YEAR 2012 CONCERNING SMOKE-FREE AREAS

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n
\n

MAYOR OF BUKITTINGGI,

\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation of the City of Bukittinggi Number 1 Year 2012 concerning Smoke-Free Areas does not yet accommodate a designated place for smoking in accordance with Constitutional Court Decision Number 57/PUU-IX/2011 dated 17 April 2012, which decided that Smoke-Free Areas provide a special place for smoking; therefore it is necessary to amend that Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Amendment to Regional Regulation of the City of Bukittinggi Number 1 Year 2012 concerning Smoke-Free Areas.

Referring to:

Law Number 9 Year 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Large Cities within the Province of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956

","pdf_url","actionData","errors"]