[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","d3fb8d94-1199-4e54-8f64-1e0b3bd3b4b2","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_115":116,"_117":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":-5,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021","number","16","year","2021","published_date","2021-04-29","effective_date","2021-05-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","10a1e8e9-50e4-48c9-8430-5790cd9b7241","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"84ec393a-ac6c-44b5-90d1-ba7b62adc5c2","TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Menteri ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan mengatur tata cara penanganan serta pengangkutan Barang Berbahaya di pelabuhan. Kebijakan ini mengacu pada standar internasional, khususnya International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, serta bertujuan menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan bongkar-muat dan pemuatan barang berbahaya di pelabuhan.

Ketentuan Substansial: Peraturan menetapkan definisi dan ruang lingkup (termasuk pengecualian kapal perang/negara dan kapal niaga untuk tugas pemerintahan), klasifikasi barang berbahaya berdasarkan kelas dan divisi IMDG Code, serta persyaratan teknis pengemasan (pengujian awal dan berkala) dan pencantuman Tanda Nomor UN. Diatur pula tata cara persetujuan tempat penumpukan/penyimpanan barang berbahaya, kewajiban pengirim untuk menyusun SOP pengemasan/penandaan/pelabelan, kewajiban penyampaian informasi dan dokumen kepada Syahbandar 1x24 jam sebelum kedatangan kapal, persyaratan pemisahan dan rencana pemuatan yang mengacu pada IMDG Code, serta persyaratan kapal (Document of Compliance, rencana pemuatan, instruksi pemisahan). Selain itu diatur pengakuan laboratorium uji kemasan, penunjukan penyelenggara pelatihan berbasis IMO Model Course 1.10, kewajiban sertifikasi tenaga kerja dan pembaharuan setiap 2 tahun, serta kewenangan Otoritas yang Berwenang untuk menerbitkan persetujuan, pengesahan, pengakuan, dan melakukan pengawasan administratif dan teknis.","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Pengirim, Satuan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri, badan usaha depo/peti kemas atau pergudangan, Nakhoda, Laboratorium, dan Penyelenggara Pelatihan wajib menyesuaikan kegiatan dan dokumen dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini mulai berlaku.
Kemasan Barang Berbahaya yang diproduksi di Indonesia dan telah memperoleh pengesahan Tanda Nomor UN dari otoritas negara lain sebelum peraturan ini mulai berlaku wajib mengganti pengesahan dengan pengesahan baru dari Otoritas yang Berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini diundangkan.
Dalam hal belum terdapat pejabat fungsional tertentu, tugas pemeriksaan Barang Berbahaya dilaksanakan sementara oleh pejabat fungsional umum pada Direktorat Jenderal.

","sanctions","

Sanksi

Pelanggaran oleh Pengirim, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola terminal, Nakhoda, Pemilik/Operator kapal, Laboratorium, atau Penyelenggara Pelatihan dapat dikenai sanksi administratif.
Bentuk sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sertifikat keahlian, dan pencabutan persetujuan/penunjukan/pengesahan.
Pengenaan sanksi dilakukan oleh Otoritas yang Berwenang atau Syahbandar sesuai ketentuan masing-masing pasal.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER PM 16 OF 2021

PROCEDURES FOR HANDLING AND TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS IN PORTS

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n","pdf_url","actionData","errors"]