[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","d33fb498-f2eb-4adf-bf04-5c5989698518","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1960","number","23","year","1960","published_date","1960-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","fad3fa47-4350-4a89-8ffd-54da23c5a726","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rahasia Bank","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibuat untuk mendorong pemanfaatan kelebihan uang di masyarakat bagi tujuan pembangunan, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan yang sehat, serta memberikan kepastian hukum terkait kewajiban bank memelihara kerahasiaan data nasabah. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa rahasia bank merupakan kebiasaan dalam dunia perbankan yang merupakan prasyarat kepercayaan publik dan dapat dikecualikan untuk kepentingan umum atau negara, khususnya untuk penetapan pajak.

Ketentuan Substansial: Peraturan menetapkan definisi bank sebagaimana dirujuk pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955; mewajibkan bank untuk tidak memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kebiasaan perbankan (Pasal 2); mengatur pengecualian terhadap kerahasiaan tersebut yaitu: (i) kewenangan Menteri Keuangan atas permintaan tertulis Kepala Jawatan Pajak untuk memerintahkan bank memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti yang diperlukan untuk kepentingan pajak, dengan permintaan yang harus menyebutkan wajib pajak yang dimaksud; (ii) untuk kepentingan peradilan, Menteri Pertama dapat memberi izin tertulis kepada Jaksa atau Hakim atas permintaan pejabat yang berwenang agar bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa, dengan persyaratan yang ditentukan; Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut (Pasal 3–4). Selain itu ditegaskan bahwa peraturan yang bertentangan tidak berlaku (Pasal 5).

","transitional_provisions","

Peralihan

(-)

","sanctions","

Sanksi

1. Setiap orang yang memaksa bank memberikan keterangan bertentangan Pasal 2 dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp250.000.
2. Anggota direksi atau pegawai bank yang memberi keterangan rahasia dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp250.000.
3. Anggota direksi atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib menurut Pasal 3 dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp250.000.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW

NUMBER 23 OF 1960

CONCERNING

BANK SECRECY

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that for the purposes of financing development efforts it is necessary to endeavour that surplus money in the community be used as much as possible for productive purposes; \n that for that purpose it is necessary to create a good climate for the development of sound banking in which banks have the opportunity to perform their functions as organizations for the circulation of money and capital as well as possible; \n that in relation thereto provisions regarding bank secrecy need to be enacted; \n that because circumstances compel, the matter is regulated by a Government Regulation in Lieu of Law; \n \n
Having regard to:	\n \n article 22 paragraph (1) of the Constitution; \n Government Regulation in Lieu of Law No. 10 of 1960; \n \n
Heard:	Working Cabinet Consultation on 3 May 1960;
Decided:
Stipulates:	Government Regulation in Lieu of Law concerning Bank Secrecy.

","pdf_url","actionData","errors"]