[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","cfc819cd-6ba6-4ed9-8999-e99c9e2c2c1b","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_115":116,"_117":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":-5,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1270db99-9c4f-43bf-b074-7ec4b8fb4490","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. (Pasal 8).

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan (ringkasan substansi utama)

Pencabutan: Peraturan ini secara tegas mencabut PP No.18 Tahun 2019 (Pasal 8).
Alasan Pencabutan: Penyesuaian gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2024 memerlukan penetapan ulang pensiun pokok agar selaras dengan struktur gaji yang baru.
Kerangka Pengganti: PP No.8 Tahun 2024 menetapkan pensiun pokok baru berdasarkan daftar yang memuat lajur 2 (pensiun pokok lama) dan lajur 3 (pensiun pokok baru). Mengatur juga pemberian selisih pensiun pokok bagi pensiunan yang dipensiunkan sebelum dan sesudah penyesuaian, serta mekanisme tambahan penghasilan untuk pensiunan yang dipensiunkan sebelum 1 Juli 2001 sehingga kenaikan minimal menjadi 12% jika diperlukan (Pasal 1-4).
Transisi dan Pelaksanaan: Penyesuaian berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 untuk perhitungan (Pasal 2); kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di bidang manajemen kepegawaian diberi kewenangan untuk menetapkan dasar pembayaran pensiun dan mengatur petunjuk teknis pelaksanaan (Pasal 5 dan 7). Selisih pensiun digunakan sebagai dasar perhitungan tunjangan keluarga (Pasal 3).
Dampak terhadap Kewajiban Kepatuhan: Instansi penggajian/pembayaran pensiun dan bendahara negara/daerah wajib menyesuaikan sistem pembayaran, memperhitungkan selisih pensiun pokok dan tambahan penghasilan bagi kelompok tertentu, serta mengikuti petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh kepala lembaga terkait.
Tanggal Efektif Pencabutan/Perubahan: Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Januari 2024 (Pasal 9); pencabutan PP No.18/2019 berlaku pada saat PP ini mulai berlaku (Pasal 8).

P1 — Persyaratan Melakukan Kegiatan (penetapan/penyesuaian pensiun)

Subjek adalah Pensiunan PNS dan ahli waris (janda/duda, anak, orang tua) sebagaimana diklasifikasi berdasarkan tanggal pensiun (sebelum/serta sesudah 1 Januari 2024 dan khusus sebelum 1 Juli 2001).
Penetapan pensiun pokok bergantung pada daftar terlampir (lajur 2 dan lajur 3) dan status tanggal pensiun sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.
Pelaksana teknis (kepala lembaga nonkementerian bidang manajemen kepegawaian) harus menerbitkan peraturan pelaksana terkait tata cara pemberian selisih pensiun pokok dan petunjuk teknis penyesuaian (Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (2)).

P2 — Penambahan Ketentuan Baru dibanding peraturan sebelumnya

Ketentuan tentang pemberian selisih pensiun pokok antara pensiunan yang dipensiunkan sebelum dan sesudah penyesuaian gaji (Pasal 3).
Ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan untuk pensiunan yang dipensiunkan sebelum 1 Juli 2001 agar kenaikan minimal menjadi 12% berdasarkan penghasilan Desember 2023 (Pasal 4).
Penegasan kewenangan kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan dasar pembayaran pensiun dan petunjuk teknis pelaksanaan (Pasal 5 dan Pasal 7).

P3 — Penghapusan dibanding peraturan sebelumnya

Peraturan sebelumnya (PP No.18 Tahun 2019) dicabut seluruhnya oleh PP ini (Pasal 8); akibatnya ketentuan yang tercantum dalam PP No.18/2019 tidak berlaku lagi sejak pengundangan PP No.8/2024.

P4 — Perubahan substansi utama dibanding peraturan sebelumnya

Penyesuaian tabel pensiun pokok menggantikan angka yang ditetapkan dalam ketentuan sebelumnya sehingga pensiun pokok dihitung menurut lajur baru pada daftar terlampir (Pasal 1 dan 2).
Pengenalan mekanisme selisih pensiun pokok dan penggunaannya sebagai dasar tunjangan keluarga (Pasal 3).
Penetapan ketentuan perlindungan tambahan penghasilan bagi pensiunan pra-1 Juli 2001 (Pasal 4).
Pendelegasian tugas teknis lebih jelas kepada kepala lembaga pemerintahan nonkementerian terkait manajemen kepegawaian (Pasal 5 dan 7).

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Ringkasan: Peralihan diatur secara eksplisit. Penyesuaian pensiun berlaku sejak 1 Januari 2024 untuk perhitungan dan pembayaran (Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (4)). Pensiunan yang sudah ditetapkan berdasarkan PP No.18/2019 disesuaikan menurut daftar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini (Pasal 1 ayat (2)). Selisih pensiun pokok diberikan kepada pensiunan sebagaimana diatur Pasal 3; ketentuan teknis pemberian selisih diatur oleh kepala lembaga pemerintahan nonkementerian (Pasal 3 ayat (4)). PP No.18/2019 dicabut ketika PP ini mulai berlaku (Pasal 8). Tidak ada ketentuan peralihan lain yang terinci di luar ketentuan tersebut.

","sanctions","

Sanksi

Tidak Ada. Peraturan ini tidak memuat ketentuan sanksi administratif atau pidana secara eksplisit. Penegakan dan pelaksanaan diatur melalui peraturan pelaksana dan mekanisme administrasi pembayaran pensiun; apabila diperlukan, tindakan administratif atau sanksi lain akan mengacu pada peraturan perundang‑undangan terkait dan peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh kepala lembaga terkait.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 8 OF 2024

CONCERNING

ESTABLISHMENT OF THE BASIC PENSION OF CIVIL SERVANT RETIREES AND THEIR WIDOWS/WIDOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n","pdf_url","actionData","errors"]