[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","ccece938-0aa3-4155-87de-c4837ccfbfb8","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_112":113,"_114":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini adalah \"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014\" (UU Perubahan Kedua atas UU No.17/2014). Secara eksplisit undang-undang ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan amandemen terbatas (perubahan) terhadap UU No.17/2014 dan tidak mencabut seluruh UU tersebut; perubahan difokuskan pada pasal-pasal yang disebut dalam teks (mis. Pasal 15, 71, 73, 74, 83, 84, 105, 112A–112G, 121, 122, 122A–122B, 164, 180A, 204, 224, 245, 249, 250, 260, 413A, 424, 427A–427E).","scope_and_parties","policy_content","Latar Belakang dan Tujuan: Undang‑Undang ini bertujuan menyempurnakan penyelenggaraan ketatanegaraan dan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan untuk merepresentasikan aspirasi rakyat serta menyesuaikan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan sistem presidensial. Perubahan diarahkan untuk memperjelas tata kelola pimpinan lembaga perwakilan, mewujudkan asas proporsionalitas dalam komposisi pimpinan, memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan, serta mengefektifkan tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan negara. Ketentuan Substansial: Undang‑Undang mengubah susunan pimpinan MPR, DPR, dan DPD (menetapkan jumlah ketua/wakil ketua untuk masing‑masing lembaga dan mekanisme pemilihan), mengatur prosedur pemilihan pimpinan secara paket dan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mekanisme pemungutan suara bila mufakat tidak tercapai; memperkuat kewenangan DPR dalam pembahasan undang‑undang, persetujuan perjanjian internasional tertentu, pemilihan pejabat (BPK, hakim konstitusi, hakim agung, Komisi Yudisial), serta pengawasan atas pelaksanaan undang‑undang; memperinci tugas dan kewenangan Badan Legislasi termasuk penyusunan Prolegnas lima tahun dan prioritas tahunan serta harmonisasi naskah akademik; membentuk kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang menelaah temuan BPK dan memberi masukan; mempertegas fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran kode etik); memberi DPR hak rekomendasi dan mekanisme penindakan terhadap pihak yang mengabaikan rekomendasi (termasuk permintaan sanksi administratif kepada Presiden atau instansi berwenang); mengatur pemanggilan tertulis, pemanggilan paksa, dan kemungkinan penyanderaan oleh kepolisian untuk menghadirkan pihak yang dipanggil; mengatur imunitas anggota DPR atas pernyataan dan tindakan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR, serta aturan pengecualian terhadap imunitas; mengatur kemandirian anggaran DPD, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, dan laporan kinerja; menetapkan kewajiban penyusunan peraturan pelaksana dalam jangka waktu tertentu.","transitional_provisions","1. Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Pasal 427A ayat a). 2. Penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR sebagaimana diatur (Pasal 15 dan Pasal 84) diberlakukan terhadap pimpinan saat ini sesuai ketentuan transisi: penambahan wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR hasil Pemilu 2014 urutan ke‑1, ke‑3, dan ke‑6; penambahan wakil ketua DPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR hasil Pemilu 2014 urutan ke‑1 (Pasal 427A ayat b–c). 3. Mekanisme penetapan pimpinan MPR dan DPR menurut Pasal 15, Pasal 84, dan ketentuan Pasal 427A berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilu 2014 (Pasal 427B ayat 1). 4. Ketentuan mekanisme penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan tertentu (Pasal 97, 104, 109, 115, 121, 152) tetap berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil Pemilu 2014 (Pasal 427B ayat 2). 5. Susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR setelah Pemilu 2019: pimpinan MPR terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil ketua dengan mekanisme paket, pengajuan bakal calon dari fraksi/kelompok, dan prinsip musyawarah untuk mufakat (Pasal 427C). 6. Susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan DPR setelah Pemilu 2019: pimpinan DPR terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR; ketua berasal dari partai peraih kursi terbanyak pertama; wakil ketua dari partai peraih kursi terbanyak kedua sampai kelima; tata cara penentuan apabila terjadi sama suara atau kursi diatur secara berjenjang (Pasal 427D). 7. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT untuk masa setelah Pemilu 2019 diatur sebagai pimpinan kolektif berjumlah 1 ketua dan paling banyak 4 wakil ketua berdasarkan proporsionalitas fraksi dan ditetapkan dalam rapat alat kelengkapan setelah penetapan susunan keanggotaannya (Pasal 427E). 8. Peraturan pelaksanaan undang‑undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak undang‑undang diundangkan (Pasal 424). 9. Undang‑undang mulai berlaku sejak diundangkan (Pasal II).","sanctions","1. DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR (Pasal 74 ayat 4). 2. DPR dapat meminta instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap badan hukum, warga negara, atau penduduk yang mengabaikan rekomendasi DPR (Pasal 74 ayat 5). 3. Undang‑undang tidak memuat sanksi pidana baru secara eksplisit dalam ketentuan yang diubah atau ditambahkan; tindakan pemanggilan paksa dan penyanderaan diatur sebagai mekanisme penegakan panggilan (Pasal 73 dan Pasal 204).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 17 OF 2014\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the sovereignty of the people based on popular sovereignty guided by the wisdom of deliberation/representation, it is necessary to have representative institutions able to absorb and fight for the aspirations of the people to realize national goals for the interests of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that to realize the people's consultative assembly, the people's representative institutions, and the regional representative institutions as referred to in letter a, it is necessary to organize the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council;
that several provisions in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council as amended by Law

","pdf_url","actionData","errors"]