[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","c9d918d5-413b-4d32-b0f3-54c18be260d6","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_116":117,"_118":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023","number","51","year","2023","published_date","2023-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1270db99-9c4f-43bf-b074-7ec4b8fb4490","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengupahan - perubahan
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 51, LN 2023 (146), TLN (6899): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial, ketentuan mengenai Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2023; dan PP Nomor 36 Tahun 2021. \n PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Ruang lingkup perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023. \n PP ini mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan \n Lampiran file: 27 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan ini diubah dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 merupakan peraturan perubahan (amendment) yang menambah, mengubah, dan menghapus beberapa ketentuan dalam PP No.36/2021; bukan peraturan baru penuh maupun peraturan yang mencabut seluruh peraturan sebelumnya.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan — Ringkasan dan Analisis

Perubahan utama mengatur mekanisme perhitungan dan penetapan Upah Minimum (UMP/UMK), menambahkan ketentuan khusus untuk pekerja baru berkualifikasi, memperkenalkan parameter teknis (simbol o), serta mengatur prosedur untuk daerah hasil pemekaran dan Ibu Kota Nusantara.

P1 — Persyaratan melakukan kegiatan (penetapan/penyesuaian Upah Minimum)

Gubernur/bupati/wali kota wajib menggunakan hasil perhitungan dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota dan menetapkan Upah Minimum sesuai tenggat waktu (UMP paling lambat 21 November; UMK paling lambat 30 November) atau mengambil ketentuan yang diatur jika rekomendasi tidak sesuai formula.
Dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab menghitung penyesuaian nilai Upah Minimum tahunan menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi (PE), dan indeks o, serta merekomendasikan hasilnya melalui dinas ketenagakerjaan provinsi.
Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki UMK, penetapan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat ekonomi tertentu (pertumbuhan ekonomi 3 tahun lebih tinggi dari provinsi; atau PE minus inflasi positif dan lebih tinggi dari provinsi) dan perhitungan UMK menggunakan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang memiliki kualifikasi jabatan tertentu dapat diberi upah lebih besar dari Upah Minimum (hak bagi pengusaha untuk membayar lebih).

P2 — Penambahan ketentuan baru

Pasal 24 ayat (1a): izin membayar lebih untuk pekerja kurang dari 1 tahun yang berkualifikasi.
Pasal 26A dan 26B: formula alternatif bila UMP/UMK sudah melebihi rasio konsumsi per kapita; pembulatan rupiah ke atas.
Pasal 28A, 31A, 31B, 34A-34C: ketentuan khusus untuk daerah hasil pemekaran dan mekanisme penetapan UMK pertama kali; serta skema perhitungan UMK baru (paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, median upah).
Pasal 81A-81C: ketentuan khusus penetapan Upah Minimum untuk Ibu Kota Nusantara oleh Kepala Otorita IKN dan aturan transisi terkait.

P3 — Penghapusan ketentuan lama

Penghapusan Pasal 25 ayat (4) dan (5) dari PP No.36/2021 (isi asli tidak tercantum di sini).
Penghapusan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam naskah perubahan.
Dihapusnya beberapa ketentuan penjelasan lama yang digantikan oleh aturan perhitungan dan mekanisme baru.

P4 — Perubahan ketentuan substantif

Formula penyesuaian Upah Minimum diubah menjadi kombinasi Inflasi + (PE * o) * UM (dengan o antara 0,10–0,30 dan ditentukan oleh dewan pengupahan).
Penegasan bahwa apabila Nilai Penyesuaian ≤ 0, Upah Minimum tetap tahun berjalan.
Perincian sumber data statistik dan periode perhitungan (rata-rata 3 tahun untuk variabel tertentu).
Ketentuan batas waktu penetapan dan pengumuman UMP/UMK dipertegas (21 Nov untuk provinsi; 30 Nov untuk kabupaten/kota) dan berlakunya pada 1 Jan tahun berikutnya.

P5 — Perubahan kewenangan, peran, tanggung jawab

Pemberian wewenang lebih tegas kepada dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan nilai indeks o dan melakukan penghitungan teknis.
Pemberian kewenangan Kepala Otorita IKN untuk menetapkan Upah Minimum Ibu Kota Nusantara.
Pengaturan batasan peran gubernur terhadap penetapan UMK (gubernur menetapkan berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota; ada kondisi di mana gubernur tidak dapat menetapkan jika rekomendasi tidak sesuai formula).

P6 — Penambahan kewenangan/roles

Kepala Otorita IKN: kewenangan menetapkan dan menyesuaikan Upah Minimum IKN (Pasal 81A–81C).
Dewan pengupahan lokal: wewenang menentukan nilai o dalam rentang yang ditetapkan dan pelaksanaan perhitungan teknis.
Gubernur: dapat menetapkan UMK pada kondisi tertentu dan wajib meminta saran dewan pengupahan provinsi.

P7 — Penghapusan kewenangan/roles

Penghapusan ketentuan-ketentuan administratif tertentu yang sebelumnya tercantum di Pasal 25 ayat (4)(5), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (1); menyebabkan berkurangnya klausul lama yang mengatur beberapa tata cara penetapan (detail pasal lama tidak tersedia dalam salinan ini).

P9 — Perubahan fungsi pengawasan/pengendalian

Dewan pengupahan mendapat peran penghitungan teknis dan rekomendasi yang lebih terstruktur; fungsi supervisi administratif gubernur terhadap UMK diperjelas.

P10 — Penambahan fungsi pengawasan/pengendalian

Peningkatan fungsi verifikasi data dan rekomendasi oleh dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota; kewajiban penggunaan data resmi lembaga statistik untuk perhitungan.

P11 — Penghapusan fungsi pengawasan/pengendalian

Tidak ada penghapusan fungsi pengawasan yang jelas selain penghilangan beberapa ketentuan lama (lihat P3) yang mungkin mengubah tata peran sebelumnya.

P12 — Perubahan hak dan kewajiban pihak yang diatur

Pekerja dengan masa kerja <1 tahun dan kualifikasi tertentu menjadi berhak menerima Upah lebih besar dari Upah Minimum jika disyaratkan jabatan.
Kewajiban gubernur, bupati/wali kota, dan dewan pengupahan untuk mengikuti formula dan tenggat waktu yang diperjelas.

P13 — Penambahan hak/kewajiban

Hak pengusaha untuk memberi upah lebih besar (Pasal 24(1a)).
Kewajiban dewan pengupahan menggunakan data resmi dan menghitung menurut formula baru; kewajiban Kepala Otorita IKN menetapkan UMP IKN setelah pemindahan IKN.

P14 — Penghapusan hak/kewajiban

Penghapusan beberapa kewajiban administratif yang tercantum pada pasal-pasal yang dihapus (Pasal 25(4)(5), Pasal 32(3), Pasal 35(1)).

P15 — Perubahan mekanisme implementasi

Peralihan ke mekanisme penghitungan berbasis formula kuantitatif (Inflasi + (PE * o) * UM) dengan parameter terukur dan rentang indeks o.
Penetapan tenggat administratif (21 Nov & 30 Nov) dan kewajiban pengumuman serta penggunaan data statistik resmi.

P16 — Penambahan mekanisme implementasi

Penggunaan tiga variabel baru untuk UMK (paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah) dan instruksi perhitungan nilai relatif serta rata-rata 3 tahun.
Ketentuan pembulatan ke atas hingga satu rupiah (Pasal 26B).

P17 — Penghapusan mekanisme implementasi

Dihapusnya beberapa mekanisme lama yang tercantum di pasal-pasal yang dicabut (lihat P3); dokumen tidak memuat teks asli sehingga rinciannya terbatas.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Ada. Ketentuan transisi utama tercantum antara lain:

Pasal 28A dan Pasal 34B–34C mengatur bahwa untuk provinsi/kabupaten/kota hasil pemekaran, Upah Minimum pertama kali menggunakan nilai Upah Minimum provinsi/UMK induk atau UMP provinsi induk sesuai kondisi, serta tenggat penetapan pertama kali (paling lambat 21 November untuk provinsi; penyesuaian paling lambat 21 November tahun berikutnya).
Pasal 81C mengatur transisi untuk Ibu Kota Nusantara: sebelum UMP IKN berlaku, yang berlaku adalah UMK Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ditetapkan Gubernur Kaltim.
Pasal II menyatakan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan (10 November 2023), sehingga perubahan berlaku untuk siklus penetapan Upah Minimum berikutnya sesuai tenggat pasal terkait.

Catatan: Ketentuan peralihan lain terkait data, penyediaan lembaga di IKN, dan ketersediaan data/statistik diatur dalam Pasal 81B (waktu maksimal 3 tahun untuk ketersediaan data/lembaga terkait IKN).

","sanctions","

Sanksi

Tidak Ada. Dalam naskah perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang tercantum pada PP No.51/2023 tidak diatur sanksi administratif maupun sanksi pidana spesifik terkait pelanggaran ketentuan penetapan atau pelaksanaan Upah Minimum. Ketentuan sanksi apabila ada akan tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain (misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan pelaksana terkait) yang mengatur kewajiban pengusaha dan mekanisme penegakan hukum.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 51 OF 2023
CONCERNINGCONCERNING WAGES\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 88C and Article 88D in Article 81 number 28 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to make amendments regarding the provisions of minimum wage;
that to maintain the purchasing power of Workers/Labourers and national economic stability and taking into account the dynamics of the development of industrial relations, the provisions concerning minimum wage as regulated in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages are no longer in accordance with legal needs and therefore need to be amended;
that based on the considerations referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Amendment to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages;

Tak

","pdf_url","actionData","errors"]