[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","c0f7b25c-d412-46bc-a48e-3719170448ef","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_118":119,"_120":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":-5,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023","number","123","year","2023","published_date","2023-11-21","effective_date","2023-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","231f8f3c-6f1a-4b69-85e2-c334f1598c47","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan (REGULATORY_RELATIONSHIP)

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan (Pasal 49).

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan (POLICY_CONTENT)

Fokus kebijakan baru, pihak terdampak, timeline, kepatuhan, sanksi ketidakpatuhan, dan relasi regulasi: PMK ini menerapkan kewajiban universal penggunaan MPJHD, SLA ketat setiap tahap pemeriksaan–penjatuhan, opsi pemeriksaan virtual, tindakan manajerial cepat pada kasus berat, skema pemotongan tunjangan berbasis tingkat hukuman, serta penguatan monev Inspektorat. Berlaku sejak diundangkan (27/11/2023). Pihak terdampak: seluruh PNS/CPNS Kemenkeu, pejabat struktural/fungsional terkait penegakan disiplin. Kepatuhan menuntut tata naskah, jadwal, bukti dan pelaporan sesuai lampiran format; pelanggaran prosedur oleh atasan/PYBM dikenai hukuman.

P1 – Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan (pemeriksaan/penjatuhan):

Dasar mulai pemeriksaan: adanya informasi pelanggaran (Laporan IBI/UKI, laporan ketidakhadiran, persetujuan UKI atas temuan, atau sumber lain) dan rencana pemeriksaan tertulis (Pasal 3, 5).
Pembentukan Tim Pemeriksa wajib untuk dugaan hukuman sedang-kompleks dan berat; komposisi dan kualifikasi jabatan ditetapkan, melalui kajian Inspektorat Bidang Investigasi (Pasal 6–8).
Penggunaan MPJHD wajib untuk rekomendasi, penentuan, dan penjatuhan; faktor pembobotan, peran, dan dampak dihitung serta didukung bukti (Pasal 25–28, Lampiran II).
SLA ketat: pemanggilan, pemeriksaan, pelaporan LHK, dan keputusan PYBM dalam tenggat hari kerja; ketidakhadiran pada panggilan kedua memungkinkan penjatuhan tanpa pemeriksaan (Pasal 10–11, 15–16, 29).
Pendokumentasian dan kerahasiaan wajib, unggah ke HRIS, serta penggunaan TTE dan BAST elektronik (Pasal 13, 38, 42–43).

P2 – Ketentuan Baru dibanding regulasi sebelumnya (utama):

MPJHD distandardisasi dengan 6 kelompok pelanggaran, matriks nilai, faktor peran, dan contoh penerapan rinci.
Pemeriksaan dapat virtual/hybrid dengan prasyarat keamanan/akses; penggunaan TTE dan pengiriman elektronik dengan BAST.
Tindakan manajerial cepat: pembebasan sementara dalam 3 hari kerja untuk kasus berat tertentu; penghentian gaji setelah 10 hari kerja berturut pelanggaran kehadiran tanpa menunggu hukuman.
Skema pemotongan tunjangan proporsional untuk ringan–berat; publikasi informasi hukdis untuk penguatan integritas sesuai KIP.
Akuntabilitas atasan/PYBM: lalai memproses dikenai hukuman lebih berat (Pasal 18, 30).

P6 – Penambahan Kewenangan/Peran/Tanggung Jawab:

Inspektorat Bidang Investigasi: kaji pembentukan tim, tetapkan unsur pengawasan, monev, dan rekomendasi ke PPK untuk lapor aparat penegak hukum (Pasal 8, 22, 44–46).
Pimpinan Unit Organisasi: koordinasi perbedaan rekomendasi, memproses tindakan manajerial, dan fasilitasi dokumen (Pasal 14, 24).
PYBM: dapat menetapkan hukuman berbeda berdasar bukti baru, wajib dalam 15 hari kerja (Pasal 29).

P10 – Penambahan Fungsi Pengawasan/Pengendalian:

Monev periodik terhadap tindak lanjut informasi, LHK tidak bersalah, dan eksekusi rekomendasi; laporan ke Menteri minimal 2 kali setahun; pengawasan terhadap atasan/PYBM yang lalai (Pasal 44–45).

P13 – Penambahan Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Terperiksa berhak salinan BAP; wajib hadir/kooperatif; dapat ajukan upaya administratif dan izin bekerja saat banding dalam kondisi tertentu (Pasal 13, 39–40).
Atasan Langsung wajib memproses dalam SLA; lalai dikenai hukuman lebih berat (Pasal 18).

P16 – Penambahan Mekanisme Implementasi:

Alur end-to-end berserta format baku (pemanggilan, BAP, LHK, LHP, keputusan), SLA rinci, mekanisme dua kali panggilan dan penundaan sah, serta unggah HRIS; mutatis mutandis ke pimpinan unit non-Eselon (Pasal 5, 10–16, 34, 41–43).

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan (TRANSITIONAL_PROVISIONS)

Pasal 48: (a) Hukuman disiplin yang sedang dijalani tetap berlaku; (b) pemotongan tunjangan yang sedang berjalan tetap berlaku sampai selesai; (c) perkara yang sedang/selesai diperiksa tetapi belum dijatuhi hukuman, proses selanjutnya mengikuti PMK ini; (d) informasi pelanggaran yang sudah diterima namun belum diperiksa, seluruh proses mengikuti PMK ini. Berlaku sejak diundangkan 27 November 2023 (Pasal 50).

","sanctions","

Sanksi (SANCTIONS)

Administratif terhadap Pegawai: Tingkat ringan: teguran lisan/tertulis, pernyataan tidak puas; tingkat sedang: pemotongan tukin 25% selama 6/9/12 bulan; tingkat berat: penurunan jabatan 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (Pasal 31–35). Pemotongan tunjangan diatur rinci (25%, 50%, 85%, 95%, 100%) sesuai tingkat (Pasal 36–37). Penghentian gaji pasca 10 hari kerja berturut tidak hadir tanpa alasan sah (Pasal 4).

Administratif terhadap Pejabat: Atasan Langsung/PYBM yang lalai memproses dijatuhi hukuman lebih berat dari terperiksa (Pasal 18, 30).

Pidana/Tindak lanjut hukum: Jika terbukti penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara, Inspektorat Jenderal merekomendasikan PPK untuk melapor kepada aparat penegak hukum (Pasal 22).

","revokes",[91,95],{"_92":93,"_94":17},"text","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","link",{"_92":96,"_94":17},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 123 OF 2023

CONCERNING

PROCEDURES FOR THE EXAMINATION OF DISCIPLINARY VIOLATIONS
AND THE IMPOSITION OF DISCIPLINARY PUNISHMENT
WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants, and in order to enhance discipline, integrity, and maintain the accountability of the Ministry of Finance, it is necessary to make adjustments and simplify regulations regarding certain provisions on implementing guidelines for the examination of disciplinary violations and the use of a method to determine the type of disciplinary punishment for the imposition of disciplinary punishment within the Ministry of Finance;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for the Examination of Disciplinary Violations and the Imposition of Disciplinary Punishment within the

","pdf_url","actionData","errors"]