[{"_1":2,"_100":-5,"_101":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","c0ed07ed-1e7a-4952-8161-6703df148441","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_96":97,"_98":99},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":39,"_41":-5,"_42":-5,"_43":44,"_45":-5,"_46":47,"_48":49,"_54":55,"_56":57,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":-5,"_71":-5,"_72":-5,"_73":-5,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":-5,"_85":-5,"_86":-5,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":95},"title","Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Bulan Februari 2024","short_title","number","year","published_date","2024-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":47,"_50":51,"_52":53},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1920a5a5-75ad-49b1-9c2a-766e9c870554","type",{"_6":55,"_50":58,"_59":60},"Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Kepmen ESDM","subjects",[63],{"_6":64,"_50":65,"_52":-5},"5274c6e3-1843-4172-b889-d02d197bab4a","Mineral dan Batubara","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Peraturan ini mengubah:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (ketentuan operasi paralel dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Pelanggan PLTS Atap).

","scope_and_parties","policy_content","

Ikhtisar Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan tata kelola pemanfaatan energi surya melalui Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) bagi kepentingan sendiri. Kebijakan menyesuaikan ketentuan sebelumnya dengan menghapus batasan kapasitas, mekanisme ekspor-impor energi listrik, dan biaya kapasitas (capacity charge), serta menambahkan mekanisme kuota pengembangan untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem tenaga listrik dan mendukung arah kebijakan energi nasional.

Ketentuan Substansial. Peraturan menetapkan pembagian tugas antarinstansi: Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE bertanggung jawab atas pembangunan aplikasi pelayanan, pelaporan, pusat pengaduan, serta pembinaan di bidang EBTKE; Direktur Jenderal Ketenagalistrikan berwenang mengevaluasi dan menetapkan kuota pengembangan PLTS Atap serta melakukan pengawasan teknis terkait jaringan; PT PLN (Persero) wajib membangun aplikasi layanan/pelaporan terintegrasi, aplikasi berbasis digital terintegrasi SCADA/smart grid, dan infrastruktur penunjang serta memasukkan biaya dampak PLTS Atap dalam biaya pokok penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan keuangan negara. Ruang lingkup mengatur definisi Sistem PLTS Atap, Pelanggan PLTS Atap, Pemegang IUPTLU, Badan Usaha, SLO, Advanced Meter, dan standar teknis (SNI/standar internasional). Subjek hukum memiliki kewajiban perizinan dan pelaporan: pengajuan permohonan pada periode tertentu (Januari/Juli), persetujuan oleh Pemegang IUPTLU dalam 30 hari (atau dianggap disetujui), kewajiban perizinan berbeda berdasar kapasitas (>500 kW wajib izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; ≤500 kW cukup melakukan pelaporan), kewajiban pembangunan oleh Badan Usaha bersertifikat, kewajiban pemeriksaan/pengujian (SLO atau pernyataan bertanggung jawab dan nomor registrasi), penyediaan dan pemasangan Advanced Meter oleh Pemegang IUPTLU tanpa biaya kepada pelanggan, kewajiban pelaporan berkala bulanan oleh Pemegang IUPTLU, serta pembatasan komersialisasi tenaga listrik oleh pelanggan PLTS Atap dan ketentuan teknis tambahan bagi industri berkapasitas besar.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Pelanggan PLTS Atap yang telah beroperasi terhubung sebelum peraturan ini berlaku dan belum dilaporkan wajib melaporkan kepada Pemegang IUPTLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini diundangkan; apabila memenuhi ketentuan ketenagalistrikan, instalasi dinyatakan sesuai dan tunduk pada peraturan ini.
Jika pelanggan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi ketentuan pelaporan, Pemegang IUPTLU mengirimkan surat pemberitahuan sesuai ketentuan Pasal 23.
Sistem PLTS Atap atau persetujuan yang sebelum berlakunya peraturan ini telah menggunakan mekanisme ekspor-impor energi listrik dan ketentuan biaya kapasitas tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal persetujuan Pemegang IUPTLU.
Pelanggan yang telah memperoleh persetujuan namun belum beroperasi sebelum berlakunya peraturan ini, mekanisme ekspor-impor dan biaya kapasitasnya tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak persetujuan.
Apabila pelanggan dalam kategori tersebut mengajukan perubahan kapasitas dari permohonan awal, pelaksanaan Sistem PLTS Atap mengikuti ketentuan peraturan ini.
Calon pelanggan yang telah mengajukan permohonan sebelum peraturan ini diberlakukan namun belum mendapat persetujuan, tunduk pada ketentuan peraturan ini.
Aplikasi sistem pelayanan dan pelaporan elektronik serta pusat pengaduan dan tim yang dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 berlaku sebagai aplikasi dan pusat pengaduan yang diwajibkan oleh peraturan ini pada saat peraturan ini mulai berlaku.

","sanctions","

Ringkasan Sanksi

Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE kepada Pemegang IUPTLU yang melanggar Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1), serta kepada Pelanggan PLTS Atap yang melanggar Pasal 42.
Pelanggan PLTS Atap dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan teknis, perizinan, atau persyaratan lain (sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17–18, Pasal 21, Pasal 24–25, Pasal 41, dan Pasal 21 ayat (2)) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 2 OF 2024

CONCERNING

ROOFTOP SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER GENERATORS

CONNECTED TO THE ELECTRICAL POWER GRID

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0ed07ed-1e7a-4952-8161-6703df148441","actionData","errors"]