[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","bd18a7ce-9ac7-461f-9a84-a144672f1668","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_121":122,"_123":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2023","number","70","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4cfc3c99-9c51-452d-89d2-0509b0e574ff","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","Perpres","subjects",[66,69,72,75],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":73,"_53":74,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":76,"_53":77,"_55":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam demi pemerataan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan penggunaan lahan secara berkeadilan. Kebijakan ini bertujuan menata perizinan berusaha pada sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan dengan prioritas pemberian akses bagi Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah, serta memastikan kesinambungan usaha dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Ketentuan Substansial: Peraturan membentuk Satuan Tugas yang dibentuk oleh Presiden dengan tugas memetakan pemanfaatan lahan, memberikan rekomendasi pencabutan atau perubahan Perizinan Berusaha dan penghapusan Hak Atas Tanah, menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan, melakukan klasifikasi dan peruntukan lahan, serta memfasilitasi perizinan bagi pelaku usaha prioritas. Pembina Sektor (menteri terkait energi dan Sumber Daya Mineral, lingkungan hidup dan kehutanan, perkebunan, agraria/pertanahan dan tata ruang) memberikan arahan teknis dan melakukan evaluasi pelaku usaha atas realisasi kegiatan, kelengkapan persyaratan, kecocokan dengan peruntukan HAT, dan pemenuhan kewajiban penerimaan negara. Mekanisme perizinan memanfaatkan Sistem OSS untuk pengajuan IUP dan izin konsesi; pendelegasian wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP serta penerbitan izin dilakukan sesuai kewenangan yang diatur. Kebijakan peruntukan mempertimbangkan kesesuaian dengan rencana tata ruang, pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan, nilai manfaat bagi masyarakat, dan kesinambungan usaha. Prioritas pemberian lahan diberikan kepada pelaku usaha lokal di sekitar lokasi; badan usaha skala besar hanya dapat diberikan dengan syarat non‑afiliasi, bukan pemegang izin yang dicabut, dan/atau melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Pengelolaan lahan kehutanan memperhatikan tutupan hutan (kawasan dengan >70% tutupan dipertahankan sebagai hutan), serta tanah dengan tutupan <70% dapat direkomendasikan untuk masuk Bank Tanah. Pelaku usaha yang menerima alokasi dilarang memindahtangankan lahan dan wajib memanfaatkan hasil usaha untuk kepentingan badan usaha/organisasi kemasyarakatan serta melaporkan tata kelola kepada Pembina Sektor dan Satuan Tugas. Pengawasan dilakukan oleh Pembina Sektor dengan pelaporan Satuan Tugas kepada Presiden minimal setiap enam bulan.

","transitional_provisions","

Peralihan

1. Pasal 5 ayat (2): Penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP dilakukan untuk lahan yang berasal dari pencabutan Perizinan Berusaha oleh Satuan Tugas sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
2. Pasal 6 ayat (1): Menteri Pembina Sektor dapat menawarkan WIUP yang berasal dari pencabutan Perizinan Berusaha oleh Satuan Tugas sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku kepada Pelaku Usaha dengan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f.
3. Pasal 14: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

","sanctions","

Sanksi

1. Pasal 3 ayat (2) huruf g menyebutkan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha meliputi perbaikan atas pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT

REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 70 OF 2023

CONCERNING

ALLOCATION OF LAND FOR INVESTMENT ARRANGEMENT

\n
\n","pdf_url","actionData","errors"]