[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","bcc4e416-72cb-4f60-ab57-cb01e3954dc3","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_112":113,"_114":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2018","number","63","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4cfc3c99-9c51-452d-89d2-0509b0e574ff","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","Perpres","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan (REGULATORY_RELATIONSHIP)

Pilihan 3: [Peraturan ini dicabut dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan] (tautan BPK).

","scope_and_parties","policy_content","

Analisis Regulasi Pencabutan (by PP 29/2021)

Regulasi yang dicabut: Perpres 63/2018 ini dinyatakan tidak berlaku oleh PP 29/2021.
Alasan: harmonisasi dan konsolidasi pengaturan standardisasi, perizinan, dan pengawasan barang beredar dalam satu kerangka PP, penyederhanaan prosedur, serta sinkronisasi dengan rezim standardisasi/SNI dan pengawasan post-market.
Kerangka baru pengganti: PP 29/2021 mengatur perizinan berusaha, standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa; instrumen pendaftaran/NTP digantikan mekanisme perizinan/standar dan penilaian kesesuaian yang diatur PP 29/2021 dan peraturan pelaksananya.
Ketentuan peralihan: mengikuti PP 29/2021 (mis. keberlakuan dokumen lama sampai masa berlakunya dan penyesuaian bertahap); rujuk ketentuan peralihan PP 29/2021.
Dampak pada kewajiban: kewajiban SDoC dan NTP dalam Perpres 63/2018 bergeser ke pemenuhan kewajiban standardisasi/penilaian kesesuaian dan penandaan sesuai PP 29/2021; kewajiban penarikan tetap.
Tanggal efektif pencabutan: sejak PP 29/2021 diundangkan.

P1. Persyaratan Melakukan Kegiatan (dalam Perpres 63/2018)

Mendaftarkan barang terkait K3L ke Menteri sebelum beredar.
Menyampaikan SDoC bahwa barang memenuhi parameter K3L.
Melampirkan hasil uji laboratorium.
Pencantuman NTP pada barang/kemasan/label setelah terbit.
Pengecualian SDoC bagi barang tertentu berbahan baku kimia tertentu tanpa perubahan komposisi (lampir NTP bahan baku).
Kewajiban menghentikan perdagangan dan melakukan recall jika tidak memenuhi parameter/tanpa NTP.

P2–P4. Penambahan, Penghapusan, Perubahan

P2 (penambahan): diperkenalkan SDoC, kewajiban NTP/penandaan, serta tenggat recall (3 hari mulai; 30 hari selesai).

P3 (penghapusan): tidak teridentifikasi (tiada rujukan eksplisit ke rezim sebelumnya).

P4 (perubahan): tidak teridentifikasi terhadap regulasi sebelumnya.

P5–P7. Kewenangan/Peran/Tanggung Jawab

P5 (perubahan): tidak teridentifikasi terhadap regulasi sebelumnya.

P6 (penambahan):

Pemerintah Pusat menetapkan jenis barang/parameter uji K3L.
Menteri mendaftarkan dan menerbitkan NTP.
Menteri mengawasi dan memerintahkan penghentian/recall.
Delegasi pengaturan teknis melalui Permendag.

P7 (penghapusan): tidak teridentifikasi.

P9–P11. Pengawasan/Pengendalian

P9 (perubahan): tidak teridentifikasi.

P10 (penambahan): pengawasan perdagangan barang K3L oleh Menteri; penegakan melalui perintah penghentian dan recall.

P11 (penghapusan): tidak teridentifikasi.

P12–P14. Hak dan Kewajiban Para Pihak

P12 (perubahan): tidak teridentifikasi.

P13 (penambahan):

Produsen/Importir: wajib daftar, SDoC, uji lab, penandaan NTP, recall.
Menteri: menerbitkan NTP, mengawasi, memerintahkan penghentian/recall.

P14 (penghapusan): tidak teridentifikasi.

P15–P17. Mekanisme Implementasi

P15 (perubahan): tidak teridentifikasi.

P16 (penambahan): skema SDoC berbasis hasil uji; penerbitan dan pencantuman NTP; prosedur dan tenggat recall; pengaturan teknis lebih lanjut melalui Permendag.

P17 (penghapusan): tidak teridentifikasi.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan (TRANSITIONAL_PROVISIONS)

Perpres 63/2018 mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 13). Pengaturan teknis metode uji, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghentian perdagangan, dan penarikan barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Pasal 12). Terkait pencabutan oleh PP 29/2021, ketentuan peralihan mengikuti PP 29/2021; Perpres 63/2018 tidak memuat ketentuan peralihan atas pencabutan tersebut.

","sanctions","

Sanksi (SANCTIONS)

Administratif/penegakan: Menteri memerintahkan penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan barang dari distribusi jika: (a) barang terdaftar namun tidak memenuhi parameter K3L; (b) barang terdaftar namun tanpa pencantuman NTP; atau (c) barang tanpa NTP. Produsen/Importir wajib mulai menghentikan/menarik dalam 3 hari kerja sejak surat perintah dan menyelesaikan penarikan paling lama 30 hari.
Pidana: Tidak ada ketentuan pidana dalam Perpres 63/2018 ini. Ketentuan pidana (jika ada) merujuk pada undang-undang sektor terkait.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 63 OF 2018

CONCERNING

STIPULATION AND REGISTRATION OF GOODS RELATED TO SECURITY, SAFETY, HEALTH, AND THE ENVIRONMENT

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	that in order to implement the provisions of Article 32 paragraph (5) and Article 34 of Law Number 7 of 2014 on Trade, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Stipulation and Registration of Goods Related to Security, Safety, Health, and the Environment;
Bearing in mind:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945; \n Law Number 7 of 2014 on Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512); \n \n

\n\n","pdf_url","actionData","errors"]