[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","bb663682-9e58-4a70-93a8-732e677e3262","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_114":115,"_116":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":-5,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","c546340e-980e-40dc-bbd9-1047d73aaedd","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah","short_name","subjects",[65,68],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":69,"_53":70,"_55":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Semarang","theme","Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan Baru yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan beserta perubahannya (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan pengalihan bentuk badan hukum 33 Perusahaan Daerah BPR BKK menjadi satu Perseroan Terbatas (PT BPR BKK (Perseroda)) dan berlaku sejak diundangkan pada 26 Juni 2018; oleh karena itu Perda No.11/2008 beserta Perda No.3/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91.","scope_and_parties","policy_content","1) Peraturan yang Dicabut: Perda Prov. Jawa Tengah No.11 Tahun 2008 (ttg PD BPR BKK) beserta perubahan Perda No.3/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 90). 2) Alasan Pencabutan: (a) kebutuhan penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja BPR BKK; (b) penyesuaian dengan ketentuan nasional bahwa perusahaan daerah yang menjadi Perseroda harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (rujukan UU No.23/2014 dan UU No.40/2007) (Menimbang a–c). 3) Kerangka Baru Pengganti: pembentukan PT BPR BKK (Perseroda) yang menggabungkan 33 PD BPR BKK; pengaturan modal dasar (Rp2.864 triliun) dan proporsi kepemilikan (Provinsi 51% : Kabupaten/Kota 49%); aturan tata kelola (RUPS, Komisaris, Direksi), kewajiban penyusunan Rencana Bisnis (RBB) 5 tahunan dan RBB tahunan, mekanisme pelaporan kepada OJK dan RUPS, pembagian laba dan kebijakan penghasilan, serta ketentuan operasional perbankan sesuai perundang-undangan. 4) Ketentuan Transisi Utama: batas waktu penyesuaian bentuk badan hukum paling lama 2 tahun sejak pengundangan; pelaksanaan persyaratan sertifikasi bagi Komisaris dan Direksi secara bertahap paling lambat 3 tahun; pengakuan pegawai lama sebagai pegawai Perseroda; perhitungan masa jabatan Direksi lama sebagai telah menjalani satu periode; pembatasan pengangkatan kembali Dewan Pengawas tertentu (Pasal 86–88). 5) Dampak Kepatuhan: Pemegang Saham (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menganggarkan penyertaan modal di APBD bila setoran modal belum terpenuhi; Direksi/Komisaris dan pegawai harus memenuhi persyaratan baru (pendidikan, pengalaman, sertifikasi manajemen risiko); kewajiban pelaporan ke OJK dan pengesahan RBB oleh RUPS; penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabilitas keuangan; tanggung jawab ganti rugi atas kerugian perusahaan tetap diberlakukan. 6) Tanggal Efektif dan Pencabutan: Peraturan mulai berlaku pada saat diundangkan (26 Juni 2018) dan pencabutan Perda terdahulu berlaku sejak saat itu (Pasal 91 dan Pasal 90).","transitional_provisions","Terdapat ketentuan peralihan dan penyesuaian yang eksplisit: (1) Penyesuaian bentuk badan hukum dari PD menjadi PT harus selesai paling lama 2 (dua) tahun sejak Perda ini diundangkan; pelaksanaan penyesuaian menjadi tanggung jawab Direksi (Pasal 86). (2) Persyaratan sertifikasi tertentu bagi pengangkatan Dewan Komisaris (Pasal 18 huruf l) dan Direksi (Pasal 43 huruf n) dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan (Pasal 87). (3) Pada saat berlakunya Perda: (a) anggota Direksi PD yang sedang menjabat dihitung telah menjalani 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 kali; (b) Dewan Pengawas yang telah menjabat dua kali atau lebih sejak Perda 2008 tidak dapat diangkat kembali di tempat yang sama; (c) pegawai PD tetap diangkat menjadi pegawai Perseroda; (d) Direksi yang berasal dari pegawai PD secara otomatis berhenti status kepegawaiannya (Pasal 88). (4) Peraturan pelaksanaan Perda No.11/2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan (Pasal 89), namun inti materi dan pengaturan organisasi/modal/ketentuan operasional beralih ke Perda No.5/2018. (5) Pengangkatan Komisaris/Direksi baru harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan/fit and proper test OJK sesuai ketentuan; beberapa tindakan (pengalihan aset, investasi besar, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan) diatur dengan persetujuan RUPS atau mandat khusus (Pasal 16).","sanctions","Perda ini menyebutkan ketentuan umum sanksi tetapi tidak merinci sanksi administratif atau pidana spesifik: Pasal 79 mengatur kewajiban mengganti kerugian apabila Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menimbulkan kerugian bagi Perseroda; tata cara penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur. Pasal 85 menyatakan bahwa Direksi yang menyalahgunakan atau tidak melaksanakan tugas dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan (rujukan kepada peraturan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan perbankan, perdata, tata usaha negara, dan aturan OJK). Kesimpulan: Perda tidak menetapkan sanksi administratif maupun pidana tersendiri di dalam teksnya; pelanggaran dapat dikenai ganti rugi perdata dan sanksi berdasarkan ketentuan perundang‑undangan lain (mis. sanksi OJK, ketentuan pidana umum) serta pemberhentian oleh RUPS sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 33–60.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUBDISTRICT CREDIT AGENCY

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n
\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to enhance the role and function of the Bank Perkreditan Rakyat Subdistrict Credit Agency so as to be able to encourage economic growth, improve public services particularly the provision of capital for micro, small and medium enterprises and as one of the sources of regional revenue, it is necessary to carry out recovery, strengthening and performance improvement;
that based on Article 331 and Article 339 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as last amended several times by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, regional limited liability companies after being established by Regional Regulation shall have their legal form arranged based on legislation concerning limited liability companies;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to

","pdf_url","actionData","errors"]