Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Juga dikenal sebagai: UU 1/2023 · UU No. 1 Tahun 2023 · UU Nomor 1 Tahun 2023

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:2 Januari 2023
Hukum Pemerintahan DaerahKesehatan & FarmasiHukum Pidana, Perdata & Dagang

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaKitab Undang-Undang Hukum Pidana
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan02 Januari 2023
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda

Peraturan ini mengubah:

  • (-)

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini disusun untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan kebijakan meliputi penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, perlindungan pelaku dan korban, serta keterpaduan nilai nasional dan nilai universal sebagaimana tertuang dalam pertimbangan undang-undang.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang menetapkan asas pembentukan tindak pidana (prinsip legalitas dan larangan analogi), ruang lingkup teritorial dan ekstrateritorial penerapan hukum pidana (asas teritorial, pelindungan, nasional pasif, nasional aktif, dan asas universal), serta definisi tindak pidana meliputi permufakatan jahat, persiapan, percobaan, penyertaan, pembantuan, dan pengulangan. Diatur pula pertanggungjawaban pidana perseorangan dan korporasi, dasar-dasar pembobotan dan tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana pokok dan tambahan (termasuk pidana penjara, denda, pidana kerja sosial, pencabutan hak, perampasan, dan pidana mati sebagai ancaman alternatif), serta tindakan rehabilitatif dan pembinaan untuk kelompok tertentu (anak, penyandang disabilitas mental/intelektual). Ketentuan juga mengatur asas perhitungan kedaluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana serta aturan umum penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam peraturan lainnya.

1. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. 2. Jika perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa dihentikan demi hukum. 3. Jika ketentuan pada angka 2 diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 4. Jika setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. 5. Pembebasan sebagaimana dimaksud tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi. 6. Jika setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

1. Pasal 1 ayat (1): Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas dasar peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Pasal 12 ayat (1): Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
Dokumen PDF tidak tersedia