di desktop Anda.Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juga dikenal sebagai: UU 1/2023 · UU No. 1 Tahun 2023 · UU Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mencabut:
Peraturan ini mengubah:
Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini disusun untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan kebijakan meliputi penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, perlindungan pelaku dan korban, serta keterpaduan nilai nasional dan nilai universal sebagaimana tertuang dalam pertimbangan undang-undang.
Ketentuan Substansial: Undang-Undang menetapkan asas pembentukan tindak pidana (prinsip legalitas dan larangan analogi), ruang lingkup teritorial dan ekstrateritorial penerapan hukum pidana (asas teritorial, pelindungan, nasional pasif, nasional aktif, dan asas universal), serta definisi tindak pidana meliputi permufakatan jahat, persiapan, percobaan, penyertaan, pembantuan, dan pengulangan. Diatur pula pertanggungjawaban pidana perseorangan dan korporasi, dasar-dasar pembobotan dan tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana pokok dan tambahan (termasuk pidana penjara, denda, pidana kerja sosial, pencabutan hak, perampasan, dan pidana mati sebagai ancaman alternatif), serta tindakan rehabilitatif dan pembinaan untuk kelompok tertentu (anak, penyandang disabilitas mental/intelektual). Ketentuan juga mengatur asas perhitungan kedaluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana serta aturan umum penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam peraturan lainnya.