[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","b72249bf-a0fa-4ad6-a196-e14b9f14324e","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_114":115,"_116":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":-5,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cdd1d51f-3fcd-4021-823c-4d4ed604d9f1","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas","short_name","subjects",[65,68],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"baf6e30a-e04d-4f1e-ab8b-de61d0408d0b","STANDAR/PEDOMAN",{"_6":69,"_53":70,"_55":-5},"cd74b962-4da0-444a-931b-551d2da26689","PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Daerah ini disusun untuk menyediakan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan bagi masyarakat.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur pembagian kewenangan dan tugas pengelolaan keuangan antar pemegang kekuasaan (Bupati), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/ Bendahara Umum Daerah), kepala SKPD selaku pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, TAPD, PPK-SKPD, PPTK, serta bendahara penerimaan/pengeluaran. Diatur pula ruang lingkup pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan), struktur APBD (pendapatan, belanja, pembiayaan), sumber pendapatan (PAD, dana perimbangan, lain-lain), klasifikasi belanja, penyusunan perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, RKA-SKPD, KUA, PPAS), mekanisme penyusunan dan penetapan APBD termasuk tata waktu penyampaian dan evaluasi oleh gubernur, pengelolaan kas dan rekening daerah, pengelolaan piutang, investasi, barang milik daerah, dana cadangan, serta pengelolaan utang daerah. Ketentuan juga memuat kewajiban penyusunan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta mekanisme pertanggungjawaban dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.","transitional_provisions","

Peralihan

1. Pasal 133: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Pasal 134: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pasal 26 ayat (2): RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
4. Pasal 38 ayat (1)-(3): Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama; hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima; apabila Gubernur tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam 15 hari, Bupati dapat menetapkan rancangan menjadi peraturan daerah.
5. Pasal 42 ayat (1)-(3): Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja; hasil evaluasi disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari; apabila belum disampaikan sampai batas waktu, rancangan dapat ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah/peraturan Bupati.
6. Pasal 45 ayat (2): Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

","sanctions","

Sanksi

1. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (Pasal 124 ayat (1)).
2. Putusan pidana atas kerugian daerah tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti kerugian (Pasal 124 ayat (2)).

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT OF BANYUMAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY

NUMBER 6 OF 2009

CONCERNING

GUIDELINES FOR REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BANYUMAS REGENCY

AND

\n","pdf_url","actionData","errors"]