[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","ae3c92c5-c1fe-443d-99b1-40dd502f721c","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_112":113,"_114":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":-5,"_58":-5,"_59":60,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":-5,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","type","subjects",[61,64,67],{"_6":62,"_53":63,"_55":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":65,"_53":66,"_55":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":68,"_53":69,"_55":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Sampit","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan Baru. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan daerah baru yang mengatur secara terperinci tata cara pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peraturan ini disusun dalam rangka implementasi Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 serta tidak mencantumkan keterangan pencabutan, perubahan, atau dicabut dalam metadata sehingga dikategorikan sebagai Peraturan Baru yang menetapkan mekanisme lokal dan ketentuan teknis pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan (ringkasan fokus dan ketentuan utama)

Perda ini memperkenalkan aturan pelaksanaan yang berfokus pada penyeragaman proses legislasi daerah, pembagian peran lembaga, tata waktu, persyaratan teknis dokumen, mekanisme konsultasi dan klarifikasi, serta sanksi administratif bagi pejabat daerah yang tidak memenuhi kewajiban prosedural.

Persyaratan melakukan suatu kegiatan (P1): persyaratan untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Perda meliputi: dimasukkan dalam Prolegda tahunan; dilengkapi naskah akademik atau penjelasan; pengharmonisasian oleh Bagian Hukum atau Balegda; paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait; pembentukan Tim Penyusunan (dipimpin oleh Kepala SKPD pemrakarsa) dan Tim Asistensi; konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi; ketersediaan pembiayaan tercantum dalam DPA-SKPD atau DPA Bagian Hukum; serta penyampaian salinan terautentikasi kepada DPRD dalam 30 hari kerja setelah penyempurnaan.
Tambahan ketentuan baru dibandingkan sebelumnya (P2): penetapan jadwal Prolegda tahunan dan tenggat (edaran Bagian Hukum paling lambat September, tindak lanjut SKPD akhir Oktober); ketentuan rinci format naskah akademik; kewajiban konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi; standar teknis dokumen (jenis huruf, ukuran kertas, kertas bertanda khusus); mekanisme penomoran dan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum/Sekretaris DPRD; kewajiban penyampaian Perda/Perbup kepada Gubernur untuk klarifikasi dalam 7 hari; serta ketentuan evaluasi khusus dan efek pembatalan oleh Gubernur.
Penanggung jawab, kewenangan dan peran (P6): penguatan peran Bagian Hukum (koordinasi, paraf, penomoran, penyimpanan kertas bertanda), Sekretaris Daerah (penyempurnaan dan penandatanganan administrasi), Bupati (penetapan final, pembentukan tim, pemberian sanksi administratif), Balegda (penyusunan Prolegda DPRD), serta kewajiban SKPD pemrakarsa untuk menyusun Rancangan dan menghadiri pembahasan.
Pengawasan dan pengendalian (P10): mekanisme evaluasi dan klarifikasi kepada Gubernur (tenggat 7 hari untuk klarifikasi; Gubernur berwenang membatalkan sebagian/seluruh isi Perda/Perbup), kewajiban pelaporan dan penyampaian salinan kepada DPRD untuk pengawasan, dan keterlibatan Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan DPRD (melalui Sekretaris Jenderal) untuk klarifikasi.
Hak dan kewajiban pihak terkait (P13): masyarakat berhak memberikan masukan (lisan/tertulis) sepanjang proses; SKPD wajib menyampaikan rencana Prolegda, melengkapi naskah, mengikuti pembahasan, melakukan paraf koordinasi; DPRD berhak menerima salinan untuk pengawasan; Bagian Hukum berkewajiban dokumentasi, penomoran, autentifikasi, dan koordinasi konsultasi.
Mekanisme implementasi baru (P16): mekanisme implementasi meliputi Prolegda kumulatif terbuka, prioritas pihak ketiga berbasis kompetensi/kearifan lokal, pembentukan tim penyusunan dan tim asistensi, format naskah akademik baku, tenggat waktu penyerahan dan penandatanganan (7 hari, 30 hari), dan penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk publikasi.

Tanggal Efektif: Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 119). Hubungan dengan peraturan yang lebih tinggi: tunduk dan melaksanakan ketentuan UU No.12/2011, UU No.23/2014 (dan perubahan), Perpres No.87/2014, dan Permendagri No.1/2014.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Tidak Ada ketentuan peralihan khusus yang diatur secara tersendiri dalam teks Peraturan Daerah ini. Oleh karena itu, implementasi mengikuti ketentuan mulai berlaku pada saat pengundangan (Pasal 119) dan penyesuaian administrasi dilakukan sesuai mekanisme internal Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

","sanctions","

Sanksi

Sanksi administratif: Perda menetapkan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Bupati terhadap pimpinan SKPD yang melanggar kewajiban prosedural, antara lain: tidak menyampaikan rencana Prolegda (Pasal 112); tidak melaksanakan paraf koordinasi (Pasal 113); tidak hadir tanpa alasan dapat dipertanggungjawabkan pada saat pembahasan (Pasal 114); keterlambatan atau tidak penyampaian salinan naskah pengaturan kepada DPRD (Pasal 115). Penjatuhan sanksi didahului dengan peringatan tertulis dan setelah 3 kali peringatan dapat dilanjutkan tindakan dalam lingkup Hukum Administrasi Negara (Pasal 116).

Sanksi pidana: Peraturan ini tidak menetapkan sanksi pidana khusus bagi pejabat daerah; namun mengatur bahwa ketentuan pidana hanya boleh dimuat dalam Perda (Pasal 9) dengan batasan ancaman kurungan sampai 6 bulan atau denda sampai Rp50.000.000,00 kecuali jika diatur berbeda oleh peraturan perundang‑undangan lain. Dengan demikian, sanksi pidana hanya muncul apabila diatur secara tegas dalam Perda substantif yang bersangkutan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

THE REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY
NUMBER 2 OF 2015
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS
KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR,

\n
\n\n","pdf_url","actionData","errors"]