[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","aab54be4-be9a-4447-a80d-ed5a71145362","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_117":118,"_119":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":-5,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1987","number","1","year","1987","published_date","1987-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66,69,72],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional",{"_6":73,"_53":74,"_55":-5},"edc6a37a-17bc-4c3b-871b-43f89263e87d","DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kamar Dagang dan Industri","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Peraturan ini mengubah:

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat peran pengusaha Indonesia dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, serta mendorong pemerataan kesempatan bagi pengusaha berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 33). Dinyatakan perlunya suatu wadah bernama Kamar Dagang dan Industri sebagai sarana pembinaan profesi pengusaha, penyaluran aspirasi, serta komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan Pemerintah dalam masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang menetapkan definisi pokok (pengusaha, perusahaan, organisasi pengusaha, organisasi perusahaan) dan asas tunggal Kamar Dagang dan Industri adalah Pancasila yang wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Ditetapkan satu Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah nasional yang bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik, dan tidak mencari keuntungan. Tujuan utama mencakup pembinaan kemampuan pengusaha serta penciptaan iklim usaha yang mendukung partisipasi luas dalam pembangunan. Ruang lingkup kegiatan meliputi fungsi komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah, penyebarluasan informasi kebijakan ekonomi, penyaluran aspirasi pengusaha, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kerja sama antar pengusaha termasuk dengan pihak luar negeri, promosi, analisis statistik, pembinaan hubungan kerja, dan upaya pelestarian lingkungan. Organisasi Kamar diangkat melalui Keputusan Presiden; bentuk, susunan dan keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan ruang lingkup anggota meliputi usaha negara, koperasi, dan swasta. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencabut penetapan sesuai ketentuan bila terjadi penyimpangan.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, Kamar Dagang dan Industri harus dibentuk oleh pengusaha Indonesia.
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tetap berlaku sampai dibentuknya Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-Undang ini.

","sanctions","

Sanksi

(-)

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1987
CONCERNING
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n
\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to further improve the implementation of National Development in general and development in the economic field in particular, measures are required to continuously develop a healthy business climate, improve guidance of the business world, develop and encourage the widest possible equitable opportunities for the business community to participate in the implementation of development in the economic field based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that national business guidance is directed to create a climate and relations that encourage harmonious cooperation between state enterprises, cooperatives, and private enterprises so that they can play a role as the backbone of a sound national economy and at the same time realize equitable prosperity for the people, strengthen national unity, and increase national resilience;
that in connection with the above, it is necessary to have a Chamber of Commerce and Industry which is a forum

","pdf_url","actionData","errors"]