[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","a72522bd-f5fe-4899-a270-37fb720c2c80","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8acfa2cd-ae08-40a3-b88d-d07ade18d2d1","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Boyolali","theme","Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 145).

Peraturan ini merupakan pengganti dari Perda sebelumnya yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

P1: Persyaratan Menjadi Calon Perangkat Desa

Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah
Pendidikan minimal SMA/sederajat
Usia 20-42 tahun
Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal minimal 1 tahun
Mampu mengoperasikan komputer (MS Word dan Excel)
Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau status tersangka/terdakwa
Badan sehat dan berkelakuan baik
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara minimal 5 tahun
Tidak sedang dicabut hak pilihnya
Khusus Kepala Dusun harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat

P2: Penambahan Ketentuan Baru

Persyaratan kemampuan komputer dengan sertifikat/resmi
Mekanisme izin khusus untuk PNS, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa
Pembentukan Tim Pengendali oleh Bupati untuk pengawasan proses pengangkatan
Ketentuan rehabilitasi bagi Perangkat Desa yang terbukti tidak bersalah

P3: Penghapusan Ketentuan Lama

Tidak terdapat penghapusan ketentuan secara spesifik, namun seluruh Perda Nomor 9 Tahun 2013 dicabut dan digantikan dengan peraturan ini.

P4: Perubahan Ketentuan

Perubahan menyeluruh terhadap sistem pengangkatan Perangkat Desa dengan penambahan mekanisme yang lebih detail dan komprehensif sesuai dengan UU Desa yang baru.

P5: Perubahan Kewenangan

Penguatan peran Camat dalam memberikan rekomendasi pengangkatan
Pembentukan Tim Penguji oleh Camat untuk seleksi tertulis
Pembentukan Tim Pengendali oleh Bupati untuk pengawasan
Pengaturan yang lebih jelas tentang kewenangan Kepala Desa dalam pemberian hukuman disiplin

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Perangkat Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2000 akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun.

","sanctions","

Sanksi

Sanksi Administratif:

Hukuman disiplin ringan: teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis
Hukuman disiplin sedang: pemberhentian sementara paling lama 1 tahun
Hukuman disiplin berat: pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat
Teguran lisan dan/atau teguran tertulis untuk pelanggaran kewajiban

Sanksi Lainnya:

Pelanggaran terhadap larangan dalam proses pengangkatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemberhentian sementara bagi Perangkat Desa yang menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana tertentu

Kewenangan pemberian sanksi administratif berada pada Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BOYOLALI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 12 OF 2015

CONCERNING

PROCEDURES FOR NOMINATION, APPOINTMENT AND DISMISSAL
VILLAGE OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Village Officials are elements of the village government tasked with assisting the Village Head and have an important role in realizing the implementation of village government that is effective and efficient;
that the regulation of Village Officials is currently based on Boyolali Regency Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Procedures for Nomination, Appointment, and Dismissal of Village Officials, whose existence needs to be adjusted to Law Number 6 of 2014 concerning Villages as well as Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages;
that based on the considerations as referred to in letter a, and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for Nomination, Appointment and Dismissal of Village Officials;

Considering:

","pdf_url","actionData","errors"]