[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","a4ecb455-cd8c-4b32-ac18-9429331d879f","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1859a0be-8f2c-47d7-93fb-aa5438fbdbd0","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"cd74b962-4da0-444a-931b-551d2da26689","PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Rembang","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan: Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan — ringkasan dan analisis utama

Analisis pencabutan (revoking regulation):

Peraturan yang dicabut: Perda Kab. Rembang No.13/2006.
Alasan pencabutan: ketidaksesuaian dengan kebijakan dan norma baru (termasuk PP No.12/2019) dan kebutuhan penyelarasan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Kerangka pengganti: Perda No.7/2021 mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan PP No.12/2019 (penyusunan APBD, peran PPKD/BUD, sistem akuntansi, e-government, pengelolaan kas, pembiayaan, pengelolaan BMD dan BLUD dll.).
Dampak kepatuhan: entitas daerah harus menyesuaikan struktur tugas, prosedur DPA/RKA, tata kelola kas, pelaporan SAPD/BAS, dan pedoman teknis yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Tanggal efektif pencabutan: Perda mulai berlaku pada saat diundangkan (17 Desember 2021) sehingga Perda No.13/2006 dicabut saat itu (lihat Pasal 201-203).

Penerapan Persyaratan Kegiatan (P1):

Persyaratan melakukan kegiatan anggaran terumuskan tersebar (RKA, DPA, SPP, SPM, SP2D, SPD). Secara ringkas: (1) adanya penetapan anggaran (RKA/DPA), (2) verifikasi TAPD/PPKD dan ketersediaan SPD, (3) kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati.

Penambahan ketentuan dibanding peraturan sebelumnya (P2):

Penegasan kewajiban penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu dalam pengelolaan keuangan daerah;
Penyesuaian nomenklatur institusional dan peran PPKD sebagai BUD serta pembagian tugas lebih rinci (Kuasa BUD, PPK SKPD/Unit);
Ketentuan waktu dan mekanisme verifikasi, pelaporan, serta kewajiban publikasi informasi keuangan daerah.

Penghapusan ketentuan lama (P3) dan Perubahan substansi (P4–P5):

Penghapusan: norma-norma Perda No.13/2006 yang bertentangan dengan PP No.12/2019; beberapa mekanisme lama digantikan oleh ketentuan terstandarisasi (SAPD/BAS) dan penggunaan elektronik.
Perubahan kewenangan dan peran: penguatan peran PPKD/PPKD sebagai BUD, pembagian tugas yang lebih rinci antara Bupati, Sekda, PPKD, PA/KPA, Bendahara dan TAPD.

Penambahan/penghapusan kewenangan, pengawasan, hak/kewajiban, mekanisme (P6–P17):

Penambahan fungsi: mandat sistem elektronik, kewajiban penyediaan informasi publik; kewajiban penyusunan anggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah;
Perubahan pengawasan: pembinaan/pengawasan diperjelas (audit, reviu, evaluasi, pemantauan); kewajiban sistem pengendalian internal diwajibkan;
Tidak ada pengaturan sanksi pidana baru dalam Perda ini — sanksi administratif dirujuk ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Bupati.

Kesimpulan ringkas untuk compliance officer: segera inventarisir seluruh Peraturan Bupati, SOP internal, sistem akuntansi, dan integrasi e-Government; perbarui jabatan/penetapan pejabat sesuai Pasal 4–23; sesuaikan proses DPA/RKA/SPP/SP2D dengan ketentuan waktu, verifikasi, dan dokumentasi yang ditetapkan; siapkan pengesahan Peraturan Bupati pelaksana dalam waktu 1 tahun.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan utama:

Pasal 201 menyatakan Perda No.13/2006 dicabut saat Perda No.7/2021 mulai berlaku.
Peraturan pelaksanaan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda No.7/2021.
Pasal 202 mewajibkan Peraturan Pelaksana (Peraturan Bupati) untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pengundangan Perda ini (17 Desember 2021) untuk mengatur tata laksana rinci.
Ketentuan transisi operasional: dokumen DPA/RKA yang sedang berjalan diformulasikan ulang sesuai Perda ini dan Peraturan Bupati; kegiatan tahun jamak dan anggaran berlanjut sampai batas akhir sesuai ketentuan.

Jika tidak diatur spesifik: \"Tidak Ada\" ketentuan peralihan tambahan selain yang tercantum di atas.

","sanctions","

Sanksi

Sanksi administratif:

Pasal 35: Bupati yang melakukan pungutan di luar ketentuan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang‑undangan.
Pasal 56 ayat (5): Bupati yang memberi tambahan penghasilan ASN tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang‑undangan.
Berbagai kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban (mis. Pasal 125, 127, 141, 175, 178) menimbulkan konsekuensi administratif bila terlambat atau tidak terpenuhi; sanksi teknis dan administrasi dirinci dalam Peraturan Bupati atau peraturan perundang‑undangan terkait.

Sanksi pidana: Perda ini tidak menetapkan ketentuan pidana khusus; pelanggaran yang memenuhi unsur pidana akan ditindak berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi (UU/Pasal terkait korupsi, perbankan, perpajakan, dll.).

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY

NUMBER 7 YEAR 2021

CONCERNING

","pdf_url","actionData","errors"]