[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","a2f87c17-2487-4052-a065-9e7c154ac7b3","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_110":111,"_112":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 79 Tahun 2007","number","79","year","2007","published_date","2007-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14ddae02-aa4a-403a-936b-e147b82e5134","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"cd74b962-4da0-444a-931b-551d2da26689","PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Prabumulih","theme","Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:
1. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 188/KPTS/V/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Peraturan ini mengubah:
(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan ini ditetapkan untuk meninjau kembali dan menyesuaikan petunjuk pelaksanaan serta standarisasi biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih karena ketentuan sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan tingkat harga saat ini. Tujuan utamanya ialah menetapkan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas yang rasional dan terstandar serta mengatur mekanisme persetujuan, penetapan biaya, dan pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas.

Ketentuan Substansial: Keputusan mengatur bahwa biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk lumpsum sesuai standarisasi (tercantum dalam lampiran). Biaya angkutan mengikuti tarif yang berlaku dan dianjurkan menggunakan sarana efisien; penggunaan pesawat udara diatur berdasarkan kelas (eksekutif untuk Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah; ekonomi untuk Asisten, Kepala Dinas/Badan/Instansi setara dan seluruh pejabat Eselon III). Penggunaan sarana darat, kendaraan dinas, dan ketentuan BBM dirinci lebih lanjut pada lampiran. Semua perjalanan harus mendapat persetujuan sesuai delegasi penandatanganan SPPD dan Surat Tugas yang diatur per jenjang jabatan. Lama perjalanan dinas untuk studi banding/penataran/diklat dibatasi maksimum 5 hari kecuali disesuaikan dengan persetujuan pejabat. Sebelum berangkat, penetapan/verifikasi biaya transport dan lumpsum dilakukan oleh Bagian Keuangan unit kerja berdasarkan SPPD atau Surat Tugas. Pejabat/pimpinan diwajibkan selektif dalam menerbitkan SPPD, dan pelaksana perjalanan wajib menyerahkan SPPD yang ditandatangani di tempat tujuan selambat-lambatnya 7 hari setelah berakhirnya perjalanan untuk keperluan SPJ.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 188/KPTS/V/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

DECISION OF THE MAYOR OF PRABUMULIH
NUMBER: 99/KPTS/V/2007
CONCERNINGCIVIL SERVANTS WITHIN THE GOVERNMENT OF PRABUMULIH CITY\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That based on the Decision of the Mayor of Prabumulih Number 188/KPTS/V/2006 concerning Guidelines for Implementation and Standardization of Official Travel for Civil Servants within the Government of Prabumulih City dated 5 June 2006, those provisions are no longer appropriate with current price levels, so they need to be reviewed and adjusted.
That the review and adjustment of the standardization of official travel costs for Civil Servants within the Government of Prabumulih City as referred to in letter a need to be regulated and stipulated by the Decision of the Mayor of Prabumulih.

Having regard to:

Law Number ... Year 2001 concerning the Establishment of the City of Prabumulih (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 86, Supplement to the State Gazette Number 4113);
Law Number ... Year 2003 concerning State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number ... , Supplement to the State Gazette Number ...);
Law

","pdf_url","actionData","errors"]