[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_112":113,"_114":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":68,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003","number","19","year","2003","published_date","2003-06-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan-usaha-milik-negara
2003
Undang-undang (UU) NO. 19, LN.2003/NO.70, TLN NO.4297, LL SETNEG : 31HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;\r\nbahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nbahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;\r\nbahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;\r\nbahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;\r\n Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;\r\n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);\r\n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PERSERO\r\n3. PERUM\r\n4. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,\r\nDAN PEMBUBARAN BUMN\r\n5. KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM\r\n6. SATUAN PENGAWASAN INTERN,\r\nKOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN\r\n7. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI\r\n8. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n9. KETENTUAN PERALIHAN\r\n10. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. \n Mencabut\r\n\r\nBerlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka:\r\n\r\n Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);\r\n Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);\r\n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);\r\n\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKeanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nPerubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 54 \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850).
Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional namun pelaksanaannya belum optimal; pengurusan dan pengawasannya perlu profesional; serta peraturan yang ada dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha. Tujuan pendirian BUMN menurut undang-undang ini adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan penyediaan barang/jasa bermutu, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta, serta memberi bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang mengatur pembentukan dan bentuk BUMN (Persero dengan saham minimal 51% milik negara; Persero Terbuka; Perum tanpa saham), sumber modal dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta mekanisme pendirian melalui usulan Menteri kepada Presiden. Pembagian kewenangan diatur antara Menteri (sebagai pemegang saham/ pemilik modal), Menteri Teknis, RUPS (untuk Persero), Direksi (pengurusan), dan Komisaris/Dewan Pengawas (pengawasan). Diatur pula persyaratan, masa jabatan, mekanisme uji kelayakan, kontrak manajemen, larangan jabatan rangkap, kewajiban menyusun rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan, laporan tahunan, pembentukan satuan pengawasan intern dan komite audit, pemeriksaan eksternal oleh auditor dan BPK, serta kebijakan restrukturisasi dan privatisasi termasuk prinsip, kriteria, tata cara, pembentukan Komite Privatisasi, kewajiban kerahasiaan informasi, serta kemungkinan penugasan pelayanan umum oleh pemerintah dengan persetujuan RUPS/Menteri. Semua ketentuan tersebut harus sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

","transitional_provisions","

Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.
Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

","sanctions","

Sanksi

Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi; pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2003
CONCERNING
STATE-OWNED ENTERPRISES

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that State-Owned Enterprises are one of the economic actors in the national economy based on economic democracy;
that State-Owned Enterprises have an important role in the administration of the national economy in order to realize the welfare of the people;
that the implementation of the role of State-Owned Enterprises in the national economy to realize the welfare of the people has not been optimal;
that to optimize the role of State-Owned Enterprises, their management and supervision must be carried out professionally;
that the laws and regulations governing State-Owned Enterprises are no longer in accordance with the increasingly rapid developments in the economy and business world, both nationally and internationally;
that based on the considerations referred to in letters a, b, c, d, and e, it is necessary to establish a Law on State-Owned Enterprises;

Having regard to:

","pdf_url","actionData","errors"]