[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","9bfe2e14-40db-4399-8b49-6aa9676e5421","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025","number","16","year","2025","published_date","2025-10-06","effective_date","2026-03-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha Milik Negara - perubahan
2025
Undang-undang (UU) NO. 16, LN 2025 (162), TLN (7142) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan sesuai kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998; dan UU Nomor 19 Tahun 2003. \n Dalam Undang-Undang ini, materi perubahan antara lain mencakup perubahan nomenklatur kelembagaan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia dengan hak istimewa pada BUMN, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk menteri dan wakil menteri, dan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2025. \n UU ini mengubah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. \n Lampiran file: 81 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 51 dan penjelasan hlm 52 sd 81) \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan ini mengubah:

Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (sebagai dasar yang diubah).
Perubahan terdahulu yang tercantum dalam teks: Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang‑Undang; dan Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang‑Undang ini bertujuan menjaga kedaulatan ekonomi dan mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sebesar‑besar kemakmuran rakyat melalui transformasi kelembagaan, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, serta paradigma bisnis yang efisien dan akuntabel. Kebijakan ini dimaksudkan agar BUMN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara, menjadi perintis kegiatan usaha, memberdayakan UMKM, serta membangun industri strategis berbasis riset dan teknologi.

Ketentuan Substansial: Undang‑Undang menetapkan pembagian kewenangan antara Presiden, Kepala BP BUMN (sebagai regulator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara (\"Badan\")—badan hukum negara yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah untuk mengelola investasi, dividen, dan aset BUMN. Negara memiliki saham seri A dwiwarna 1% melalui Kepala BP BUMN dan 99% seri B melalui Badan. Badan diberi modal minimum sebesar Rp 1.000.000.000.000.000 dan berwenang membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional, mengelola dividen, menyetujui penambahan/ pengurangan penyertaan modal, mengusulkan hapus buku/tagih, serta melakukan investasi dan kerja sama. Diatur pula ketentuan tata kelola (kontrak manajemen, pakta integritas), kriteria pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, persyaratan umur dan pengalaman, larangan rangkap jabatan termasuk menteri/wakil menteri untuk jabatan organ BUMN, pengelolaan aset (dengan pengecualian aset strategis), mekanisme restrukturisasi dan penyelamatan BUMN, pembentukan komite privatisasi dan komite penyelamatan, serta pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik dan BPK.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Segala penugasan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dan menteri teknis sebelum Undang‑Undang ini berlaku tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penugasan (Pasal 93 ayat (1)).
Tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN tetap dilaksanakan oleh kementerian yang bersangkutan sampai dibentuknya BP BUMN berdasarkan Undang‑Undang ini (Pasal 93 ayat (2)).
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN tetap melaksanakan tugas pengelolaan BUMN sampai ditetapkannya pimpinan BP BUMN (Pasal 93 ayat (3)).
Pada saat BP BUMN dibentuk: kementerian terkait dibubarkan, pegawai kementerian dialihkan menjadi pegawai BP BUMN sesuai ketentuan, dan kepemilikan saham BUMN yang tercatat atas nama kementerian beralih kepada BP BUMN (Pasal 93 ayat (4) huruf a–c).
BP BUMN harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang‑Undang ini mulai berlaku (Pasal 94E).
Pengalihan kepemilikan 1% saham seri A dwiwarna pada Holding Investasi dan Holding Operasional kepada Badan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang‑Undang ini mulai berlaku (Pasal 94F).
Pemerintah Pusat dan DPR RI wajib melakukan pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang‑Undang ini 2 (dua) tahun setelah diundangkan berdasarkan mekanisme pembentukan peraturan perundang‑undangan (Pasal II ayat (1)).
Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan diucapkan (Pasal II ayat (2)).

","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2025
CONCERNINGCONCERNING STATE-OWNED ENTERPRISES
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n
\n\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to safeguard economic sovereignty as part of national economic development, branches of production that are important for the state and that control the livelihood of the many are controlled by the state and used for the greatest possible prosperity of the people so that the state is responsible for realizing public welfare through State-Owned Enterprises as the extension of the state;
that to optimize the management of State-Owned Enterprises institutional transformation that is effective and efficient and a business paradigm are required, but remain accountable and the state's authority in supervision continues to apply in order to contribute to the development of the national economy in general and state revenue in particular;
that Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as several times amended, most recently by the Law on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003

","pdf_url","/proxy/pdf?id=9bfe2e14-40db-4399-8b49-6aa9676e5421","actionData","errors"]