[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","97efb334-ef12-414f-89a6-db69d6971ef1","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_109":110,"_111":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":83,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","19b32b88-637a-4d8a-a5da-fea792a9a1dd","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi","short_name","subjects",[64],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 67 Seri A).

Peraturan ini mengubah:

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan karena Pemerintah Kota Cimahi bermaksud melakukan penyertaan modal daerah berupa barang pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri, namun evaluasi terhadap Perusahaan Daerah dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan ketidakmampuan merealisasikan penyertaan modal sebagaimana diatur sebelumnya, sehingga diperlukan peninjauan ulang dan penetapan Peraturan Daerah baru. Maksud dan tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber‑sumber pendapatan asli daerah; secara lebih rinci bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kapasitas usaha dan struktur permodalan Perusahaan Daerah.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa uang dan/atau barang kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri; merinci aset daerah yang disertakan beserta penilaiannya (Gedung BITC; Pasar Benih Ikan; pasar tradisional: Pasar Atas, Pasar Citeureup, Pasar Cimindi; Rumah Desain; Rumah Potong Hewan; lahan Rusunawa: Cigugur Tengah, Melong, Poral‑Leuwigajah; serta Gor Sangkuriang dan Lapangan Sepakbola Sangkuriang). Peraturan menetapkan ruang lingkup kegiatan usaha masing‑masing unit (mis. penelitian dan pengembangan TI, Internet Data Center, perdagangan benih ikan, pasar multi komoditi, produksi kemasan, pemotongan hewan, pengelolaan rusunawa, pengelolaan fasilitas olahraga). Diatur pula mekanisme pembagian laba bersih: 55% untuk Pemerintah Daerah, 10% untuk jasa produksi direksi/pengawas/pegawai, 10% untuk dana pensiun pegawai, 22% untuk cadangan investasi, dan 3% untuk dana sosial. Selain itu termuat definisi istilah kunci, ketentuan mengenai modal daerah, pemindahtanganan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Walikota dibantu Sekretaris Daerah dan Badan Pengawas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF CIMAHI

NUMBER 12 OF 2011

CONCERNING

REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN THE REGIONAL COMPANY JATI MANDIRI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that the Government of the City of Cimahi will make regional capital participation in the form of regional goods to the Regional Company Jati Mandiri;
that based on the evaluation results of the Regional Company Jati Mandiri and the Condition of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the City of Cimahi it is not possible to realize Capital Participation to the Regional Company Jati Mandiri as referred to in City of Cimahi Regional Regulation Number 11 of 2006 concerning Regional Capital Participation in the Regional Company Jati Mandiri;
that based on the considerations as referred to in letter b above, it is necessary to review the existence of City of Cimahi Regional Regulation Number 11 of 2006 concerning Regional Capital Participation in the Regional Company Jati Mandiri;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","actionData","errors"]