[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","80ab36b5-e7ef-42fd-989b-11a84031a641","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_110":111,"_112":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9684dcee-c124-4d7c-982c-24bfde638012","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Bangil","theme","Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan — Ikhtisar

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi untuk Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Bangil Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (2018–2038) dengan tinjauan setiap 5 tahun. Dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan nasional terkait penataan ruang dan sebagai penjabaran RTRW Kabupaten Pasuruan, tujuan utamanya mewujudkan Bangil sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang didukung aktivitas perdagangan, jasa, industri serta perikanan minapolitan secara berkelanjutan, termasuk pengendalian banjir dan pelestarian lahan pertanian (LP2B) serta pemenuhan RTH minimal 20%.

Ketentuan Substansial: Perda mengatur pembagian kewenangan administratif dan teknis: Bupati dan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan; pembentukan dan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai lembaga koordinatif dengan sekretariat dan Pokja; serta penetapan bahwa seluruh perizinan pemanfaatan ruang diproses oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pasuruan. Untuk kawasan pengendalian ketat skala regional, perizinan diberikan oleh Gubernur; untuk skala lokal oleh Bupati. Perda menetapkan ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi rencana pola ruang, zonasi (zona lindung dan budidaya), jaringan prasarana (jalan, air minum, drainase, air limbah, energi, telekomunikasi), dan program perwujudan termasuk prioritas Sub BWP I.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum: Setiap orang berhak memperoleh informasi rencana tata ruang, kompensasi atas kerugian yang layak, dan mengajukan keberatan/pembatalan izin bila pembangunan tidak sesuai rencana. Kewajiban meliputi ketaatan terhadap rencana tata ruang, memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang (IMB) sebelum pelaksanaan, dan mematuhi persyaratan izin. Tidak terdapat ketentuan persyaratan modal/kapasitas spesifik bagi badan hukum dalam teks ini. Perda juga mengatur kewenangan untuk membatalkan, meninjau, atau menyesuaikan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang serta tata cara pemberian insentif/disinsentif yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di kawasan perkotaan Bangil yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di kawasan perkotaan Bangil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Pasuruan dan RDTR BWP Bangil ini.
Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya.
Untuk izin yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini: (a) yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; (b) yang sudah dilaksanakan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; (c) yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk disesuaikan, izin dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul dapat diberikan penggantian yang layak menurut peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang dapat dikenai sanksi administratif, meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pembatalan atau pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif. 2. Pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang‑undangan (pidana penjara dan/atau denda). 3. Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
DETAILED SPATIAL PLAN AND ZONING REGULATIONS
BANGIL URBAN AREA SECTION
PASURUAN REGENCY 2018 - 2038

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

REGENT OF PASURUAN,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that to implement the mandate of Article 14 paragraph (3) letter c and Article 27 paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Article 59 paragraph (1) of Government Regulation Number 15 of 2010 concerning the Implementation of Spatial Planning, Articles 64, 65 and 70 of Pasuruan Regency Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning the Regional Spatial Plan of Pasuruan Regency Year 2009-2029, it is necessary to prepare the part of Pasuruan Regency Area i.e. Bangil Urban Area in the Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations Part of the Bangil Urban Area;
that based on the considerations as referred to in letter a and as implementation of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations for the Bangil Urban Area of Pasuruan

","pdf_url","actionData","errors"]