[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","7f3f46aa-9ab5-4be5-b1fe-130d25c719b1","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2004 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN\r\nPOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 22 Tahun 2004","number","22","year","2004","published_date","2004-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","966f3423-dd3a-46df-bc25-98d89a5f4673","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN\r\nPOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan menindaklanjuti ketentuan Undang‑undang serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 beserta SKB terkait, dengan maksud menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan daerah, karakteristik dan kebutuhan daerah serta prinsip efisiensi, efektivitas dan profesionalisme.

Ketentuan Substansial: Peraturan menetapkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; tugas pokoknya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah; fungsi utamanya merumuskan kebijakan teknis dalam bidang tersebut. Struktur organisasi terdiri atas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyuluhan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Kepala Seksi Pembinaan dan Kesamaptaan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Pengaturan mengenai eselon, pengangkatan dan pemberhentian menyebutkan tingkat jabatan (Kepala Kantor Eselon III/a; Subbag dan Seksi Eselon IV/a) dan memerintahkan pelaksanaan pengangkatan/pemberhentian sesuai mekanisme peraturan perundang‑undangan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas teknis sesuai keahlian, dipimpin tenaga fungsional senior dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Dalam pelaksanaan tugas diberlakukan prinsip tata kerja berupa koordinasi, integrasi, asinkronisasi serta kewajiban pengawasan, pembinaan, pelaporan berkala, pengolahan laporan dan penyelenggaraan rapat berkala untuk bimbingan dan koordinasi.

","transitional_provisions","

Peralihan

(-)

","sanctions","

Sanksi

(-)

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 22 OF 2004
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORKING PROCEDURES OF THE OFFICE OF THE PUBLIC ORDER POLICE UNIT OF BATANG HARI REGENCY

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
REGENT OF BATANG HARI,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for the Organization of Regional Apparatus and the Joint Decree of the Minister for Empowerment of State Apparatus and the Minister of Home Affairs Number 01/SKB/M.PAN/4/2003 and Number 17 of 2003 concerning Implementation Guidelines for Government Regulation Number 8 of 2003 and Government Regulation Number 9 of 2003 and the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Governance, it is necessary to stipulate the Organizational Structure and Working Procedures of the Office of the Public Order Police Unit of Batang Hari Regency;
that the establishment of the Organizational Structure and Working Procedures of the Office of the Public Order Police Unit of Batang Hari Regency is based on the governmental authority held by the region, the characteristics,

","pdf_url","actionData","errors"]