[{"_1":2,"_109":-5,"_110":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","79f4f76f-02d2-4b47-9f3e-60aa9f022441","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_106":107,"_108":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":-5,"_58":-5,"_59":60,"_64":65,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":-5,"_73":-5,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":-5,"_104":105},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","type","subjects",[61],{"_6":62,"_53":63,"_55":-5},"580214e7-a597-427e-90ea-8c93f7c2e61c","PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Kendari","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Baru: Peraturan Daerah ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak ada peraturan sebelumnya yang dicabut atau diubah oleh peraturan ini.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Pemegang IUP wajib menyusun rencana kerja dan melaporkan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada Gubernur.
Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan jasa lokal.
Pemegang IUP wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penambahan Ketentuan Baru:

Pemegang IUP diwajibkan untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Pemegang IUP harus melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa izin.

3. Kewenangan dan Tanggung Jawab:

Gubernur memiliki wewenang untuk memberikan IUP dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat terkait usaha pertambangan.

4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian:

Gubernur bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
Inspektur Tambang diangkat untuk melakukan pengawasan teknis dan keselamatan kerja di bidang pertambangan.

5. Hak dan Kewajiban:

Pemegang IUP berhak untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemegang IUP wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan.

6. Mekanisme Implementasi:

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Gubernur.
Setiap kegiatan usaha pertambangan harus mendapatkan izin dari instansi terkait sebelum dilaksanakan.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan:

IUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir; Ketentuan ini harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

","sanctions","

Sanksi Administrasi:

Peringatan tertulis kepada pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban.
Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
Pencabutan IUP jika pemegang IUP melanggar ketentuan yang berlaku.

Sanksi Pidana:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemegang IUP yang menyampaikan laporan tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER: ... YEAR 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to optimize the utilization of minerals, coal and rocks, their management must be directed and integrated, environmentally sound and sustainable to provide added value for the regional economy and community welfare fairly;
that mineral and coal mining has a very important role in regional development so that there needs to be regulation in the management and business with due regard to environmental principles, transparency and public participation;
that with the promulgation of Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, there needs to be regulation in the mining sector that can manage and exploit mineral and coal potential independently, transparently, competitively, efficiently and environmentally sound to ensure sustainable regional development;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","actionData","errors"]