[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","798ec82f-9289-41d7-bc88-743387a808ee","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-06-24","effective_date","2014-06-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","80cd0796-b595-4eec-bda7-f9d569389e3d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":62},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan","short_name","subjects",[66],{"_6":67,"_54":68,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi Tenaga Kerja Indonesia Daerah (TKI Daerah) sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Dasar kebijakan lahir dari kebutuhan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, harkat dan martabat TKI Daerah serta untuk mengatasi pengangguran melalui pemanfaatan pasar kerja internasional. Tujuan eksplisitnya adalah memberdayakan tenaga kerja secara manusiawi, menjamin perlindungan hukum dan keselamatan TKI Daerah di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan TKI Daerah dan keluarga.\n\nKetentuan Substansial: Peraturan membagi kewenangan pelaksanaan antara Pemerintah Daerah (Bupati dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan pelaksana swasta (PPTKIS), serta menempatkan BP3TKI sebagai perangkat pelayanan dokumen penempatan. Ruang lingkup mengatur seluruh rangka penempatan TKI Daerah ke luar negeri (pra-penempatan, penempatan, purna penempatan), termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, pemeriksaan kesehatan/psikologi, asuransi, pemantauan, pembiayaan, dan pemulangan. Hak dan kewajiban rinci bagi Calon TKI/TKI Daerah tercantum (hak atas perlindungan, upah layak, informasi, naskah perjanjian; kewajiban menaati hukum, perjanjian kerja, program pembinaan, pelaporan). Kewajiban perizinan dan pelaporan bagi PPTKIS meliputi perolehan SIPP-TKI, rekomendasi Bupati untuk pemohon daerah, kewajiban memiliki asrama/BLK-LN, pelaporan perjanjian dan realisasi penempatan secara berkala. Persyaratan teknis bagi tenaga kerja meliputi usia, dokumen identitas, surat keterangan sehat, izin keluarga bila relevan, serta syarat kompetensi yang dibuktikan sertifikat; pendidikan/pelatihan dan uji kompetensi diwajibkan. Aturan pembiayaan menetapkan komponen biaya yang boleh dibebankan kepada calon TKI dan melarang pungutan di luar ketentuan serta pembebanan biaya yang telah ditanggung pengguna.","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara (skorsing), dan rekomendasi pencabutan izin operasional.\n2. Contoh dasar pemberian sanksi: kegagalan membentuk kantor cabang, tidak melaporkan perubahan administrasi, tidak memiliki asrama, penempatan tanpa perjanjian kerja/permintaan, pemungutan biaya melebihi ketentuan, tidak mengikutsertakan asuransi, tidak mengurus kepulangan, atau tidak memantau TKI selama penempatan (Pasal 73–75).\n3. Skorsing diberlakukan 2–6 bulan; rekomendasi pencabutan dapat diajukan setelah skorsing berulang atau pelanggaran berat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF PAMEKASAN
REGIONAL REGULATION
PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2013
CONCERNING
PROTECTION OF REGIONAL INDONESIAN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that protection is required to improve the quality of life and welfare as well as the dignity of Regional Indonesian Workers since before departure, during work, until returning to the Region;
that the placement of Regional Indonesian Workers abroad is one of the efforts to overcome unemployment and scarcity of employment opportunities in the country by utilizing the international labor market through improving the quality of workforce competence;
that Regional Indonesian Workers abroad with all problems faced require assistance, facilitation, and services from the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a to c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Protection of Regional Indonesian Workers;

Bearing in mind:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","actionData","errors"]