[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","72a3db3a-ffe4-4755-aaa2-729b7c1bba9c","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_121":122,"_123":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":-5,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011","number","M.HH-01.KP.08.01","year","2011","published_date","2011-07-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5d6e84cc-36c4-4e47-8b9f-88b00c645b42","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Perintah: Gunakan format berikut dan hanya tampilkan apa yang tercantum dalam teks.

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini bertujuan menetapkan pengaturan mengenai jabatan, kelas jabatan, serta besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan presiden tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur definisi dan pengelompokan jabatan (Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu) serta pengertian Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja. Jabatan dan Kelas Jabatan ditetapkan dalam lampiran peraturan (lampiran I, II, III) yang memuat daftar jabatan beserta kelas dan besaran tunjangan kinerjanya. Pengangkatan, alih tugas, dan penetapan jabatan serta kelas jabatan dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dengan format keputusan tertentu untuk lingkungan eselon I, Kanwil, dan UPT. Peraturan juga menetapkan kewenangan penandatanganan keputusan (eselon I, kepala Kanwil, atau pejabat yang dikuasakan) dan otentikasi petikan keputusan oleh bagian kepegawaian. Selain itu, diatur prinsip bahwa Pegawai berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatan, dan ketentuan teknis pelaksanaan tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

\"Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan terhitung mulai bulan Januari 2011.\" (Pasal 9).
\"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\" (Pasal 11). Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2011 (tercantum dalam dokumen).
Pada contoh format Keputusan Sekretaris Jenderal dinyatakan: \"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.\" dan catatan untuk penetapan pertama kali menggunakan kalimat \"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011\" (teks template dalam dokumen).

","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_35":100},"text","Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133334/permenkumham-no-7-tahun-2014","d535ac51-e85f-4858-8801-60c0b02aba9d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA No.431, 2011

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
\nNUMBER M.HH-01.KP.08.01 YEAR 2011
\nCONCERNING
\nPOSITIONS AND POSITION CLASSES AS WELL AS PERFORMANCE ALLOWANCES FOR EMPLOYEES
\nIN THE ENVIRONMENT OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","actionData","errors"]