[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","614fc370-2c08-44f4-87bb-53bdf8a11bfd","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_109":110,"_111":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelibatan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2020","number","19","year","2020","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0eb905c9-60ec-43cc-ad50-1a63728b0e63","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan","short_name","subjects",[64],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Pelibatan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Walikota ini disusun dalam rangka percepatan pembangunan kelurahan dengan melibatkan kelompok masyarakat untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Maksudnya adalah memberikan pedoman pelibatan kelompok masyarakat, sedangkan tujuannya mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur definisi pihak terkait (Kota, Pemerintah Kota, Walikota, Kecamatan, Kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat) serta tata cara pembentukan kelompok masyarakat (domisili, lokasi sekretariat, cakupan wilayah, keterwakilan RW, dan pengesahan oleh pejabat berwenang). Kelompok masyarakat dapat terlibat pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan; secara khusus diatur model swakelola tipe IV: perencanaan oleh Kelurahan dan LPMK, pelaksanaan oleh Kelompok Masyarakat, dan pengawasan oleh Kelurahan dan LPMK. Diatur pula persyaratan AD/ART (bidang kerja, kepemilikan rekening bank dan otoritas transaksi), pembentukan tim penyelenggara swakelola, larangan rangkap jabatan tertentu, kualifikasi personil yang linier, pembentukan kelompok pemanfaat/pemelihara untuk barang tidak habis pakai, pembinaan dan pengawasan oleh Walikota/Lurah melalui Camat, serta sumber pendanaan (swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Kota, dan sumber lain yang sah). Semua ketentuan substantif merujuk pada pengaturan organisasi, tata kelola, dan mekanisme partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan.","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

(-)

","sanctions","

Sanksi

1. Pengurus Kelompok Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis.
2. Pelanggaran juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian jabatan pengurus dan/atau anggota sesuai Pasal 14.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PASURUAN
EAST JAVA PROVINCE
MAYORAL REGULATION OF PASURUAN
NUMBER ... YEAR 2020
CONCERNING
INVOLVEMENT OF COMMUNITY GROUPS IN URBAN VILLAGE DEVELOPMENT

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
MAYOR OF PASURUAN,

\n
\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out the acceleration of urban village development, it is necessary to involve community groups in supporting the development activities of urban village facilities and infrastructure and community empowerment in the urban village;
that based on the considerations referred to in letter a it is necessary to stipulate a Mayor Regulation concerning the Involvement of Community Groups in Urban Village Development.

Recalling:

Law Number 17 of 1950 concerning the Establishment of Small City Areas Within the Provinces of East Java, Central Java and West Java as amended by related Laws;
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as has been amended several times most recently by relevant Laws;
Government Regulation Number 46 of 1982 concerning the Change of the Boundary of Pasuruan Municipality Level II District;

","pdf_url","actionData","errors"]