[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","60bdfdbb-c163-4c8f-bab9-941ffbb9575c","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f5227613-80cb-44b1-bd78-f7e862ac1e40","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Ternate","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Peraturan ini mengubah:

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mengantisipasi dampak permasalahan persampahan di wilayah perkotaan dengan meningkatkan perhatian dan penanganan secara serius, membangun kesadaran dan budaya masyarakat dalam menjaga kebersihan, serta meningkatkan pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini menetapkan pungutan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sebagai retribusi jasa umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial: Peraturan menetapkan nama retribusi (Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan), objek retribusi (pengambilan/pemungutan sampah dari sumber ke TPS, pengangkutan dari TPS/sumber ke TPA, penggunaan TPA, pengolahan/pemusnahan sampah di TPA, dan pelayanan istimewa) serta pengecualian tertentu (mis. kebersihan terminal, saluran primer, pantai). Subjek retribusi adalah orang pribadi, lembaga, atau badan. Pengukuran tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis (organik/non organik, bukan limbah berbahaya) dan/atau volume (maksimum 90 liter) sampah. Prinsip penetapan tarif memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan keadilan; struktur tarif ditetapkan menurut golongan (rumah tangga, lembaga pendidikan, perkantoran, badan usaha, industri, sarana kesehatan, perdagangan, akomodasi, hiburan, penggunaan TPA, pengolahan per M3, pelayanan istimewa). Mekanisme pemungutan melalui SKRD, masa retribusi default 1 bulan, pembayaran sekaligus dan pelunasan selambat-lambatnya 15 hari; Kepala Daerah berwenang mengatur detail teknis, kriteria penggolongan, dan memberi pengurangan/keringanan/pembebasan serta tata cara pelaksanaannya.","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

","sanctions","

Sanksi administratif: apabila retribusi tidak dibayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Pasal 15).
Sanksi dan ancaman pidana: pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan tugas sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang (Pasal 20).

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF TERNATE
NUMBER 13 YEAR 2008
CONCERNING
CHARGES FOR WASTE MANAGEMENT AND CLEANLINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n\n \n \n \n

Considering :

a. that to anticipate various impacts arising from waste problems, the handling of waste/cleanliness which is a typical urban problem needs attention and serious handling through various efforts to build public awareness and culture in maintaining the cleanliness of the urban environment, which is followed by improvement of cleanliness services especially waste handling carried out by the regional government;
a. that for waste/cleanliness services by the regional government, in accordance with the applicable laws and regulations a levy in the form of charges for waste/cleanliness services is imposed as one type of public service charge, namely charges for services provided or given by the Regional Government for the purpose of public interest and benefit and can be enjoyed by individuals or entities;
a. that based on the considerations referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Regional Regulation of the City of

","pdf_url","actionData","errors"]