[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","58062043-2421-4e06-8bae-642524975eb5","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_118":119,"_120":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":-5,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2021","number","99","year","2021","published_date","2021-11-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4cfc3c99-9c51-452d-89d2-0509b0e574ff","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","Perpres","subjects",[66,69,72],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":73,"_53":74,"_55":-5},"78416cf1-1e80-45dc-809c-ef8a4bfd53a0","JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan (REGULATORY_RELATIONSHIP)

Pilihan 1: Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan (POLICY_CONTENT)

Analisis Regulasi Pencabutan:

Regulasi yang dicabut: Perpres 26/2014 tentang Tunjangan JF Penyuluh KB.
Alasan pencabutan: Tidak lagi sesuai perkembangan/kebutuhan peningkatan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS JF Penyuluh KB.
Kerangka baru pengganti: Penetapan ulang hak tunjangan bulanan bagi PNS pada JF Penyuluh KB dengan besaran dalam Lampiran; pembebanan anggaran pada APBN/APBD; penghentian tunjangan saat menduduki jabatan struktural/fungsional lain; tata cara pembayaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan peralihan: Tidak diatur; rezim baru berlaku serentak sejak diundangkan.
Dampak terhadap kewajiban kepatuhan: Instansi wajib menganggarkan dan membayarkan sesuai Lampiran; verifikasi status JF Penyuluh KB penuh waktu; menghentikan tunjangan jika syarat gugur; patuh pada prosedur APBN/APBD.
Tanggal efektif pencabutan: 9 November 2021 (tanggal diundangkan).

P1 – Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan: Pemberian tunjangan mensyaratkan PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF Penyuluh KB. Tunjangan diberikan bulanan dan dihentikan bila yang bersangkutan beralih ke jabatan struktural atau fungsional lain, atau alasan lain sesuai peraturan.

P2 – Penambahan dari Peraturan Sebelumnya: Pembaruan besaran tunjangan melalui Lampiran baru dan penegasan kembali pembebanan APBN/APBD serta rujukan tata cara pembayaran pada ketentuan umum keuangan negara/daerah.

P3 – Penghapusan dari Peraturan Sebelumnya: Seluruh ketentuan Perpres 26/2014 beserta Lampirannya dihapus dan diganti dengan rezim tunjangan pada Perpres ini.

P4 – Perubahan dari Peraturan Sebelumnya: Perubahan utama pada nilai/besaran tunjangan (Lampiran baru) serta perincian ulang norma penghentian dan rujukan tata cara pembayaran.

P5 – Perubahan Kewenangan/Peran/Tanggung Jawab: Tidak terdapat perubahan substansial; kewajiban penganggaran dan pembayaran tetap pada Instansi Pusat/Daerah sesuai rezim keuangan yang berlaku.

P6 – Penambahan Kewenangan/Peran/Tanggung Jawab: Tidak ada penambahan baru; bersifat penegasan.

P7 – Penghapusan Kewenangan/Peran/Tanggung Jawab: Tidak ada.

P9 – Perubahan Fungsi Pengawasan/Pengendalian: Tidak diatur.

P10 – Penambahan Fungsi Pengawasan/Pengendalian: Tidak diatur.

P11 – Penghapusan Fungsi Pengawasan/Pengendalian: Tidak diatur.

P12 – Perubahan Hak dan Kewajiban Para Pihak: Hak PNS JF Penyuluh KB atas tunjangan diperbarui nilainya; Instansi wajib menyesuaikan penganggaran/pembayaran dan menghentikan tunjangan saat syarat tidak terpenuhi.

P13 – Penambahan Hak/Kewajiban: Hak atas besaran tunjangan yang diperbarui; kewajiban instansi menyesuaikan alokasi APBN/APBD sesuai Lampiran.

P14 – Penghapusan Hak/Kewajiban: Hak atas besaran tunjangan menurut Perpres 2014 dihapus dan diganti skema baru.

P15 – Perubahan Mekanisme Implementasi: Mekanisme pembayaran/penghentian tetap mengacu peraturan umum; tidak ada perubahan material selain pembaruan Lampiran.

P16 – Penambahan Mekanisme Implementasi: Tidak ada.

P17 – Penghapusan Mekanisme Implementasi: Tidak ada.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan (TRANSITIONAL_PROVISIONS)

Tidak Ada. Perpres mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan langsung mencabut Perpres 26/2014.

","sanctions","

Sanksi (SANCTIONS)

Tidak Ada. Peraturan ini tidak memuat ketentuan sanksi administrasi maupun pidana. Penghentian tunjangan bersifat konsekuensi administratif ketika syarat jabatan tidak terpenuhi, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian dan keuangan negara/daerah.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 99 OF 2021
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION ALLOWANCE FOR FAMILY PLANNING COUNSELOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality, achievement, dedication, and productivity of the performance of Civil Servants who are appointed and assigned full-time in the Functional Position of Family Planning Counselor, it is necessary to grant a Functional Position Allowance for Family Planning Counselor that is in accordance with the workload and job responsibilities;
that Presidential Regulation Number 26 of 2014 concerning Functional Position Allowance for Family Planning Counselor is no longer in line with developments and needs in the context of improving quality, achievement, dedication, and performance productivity, thus it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on Functional Position Allowance for Family Planning Counselor;

Bearing in mind:

","pdf_url","actionData","errors"]