[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","552b5a1e-b0a1-4d37-a52b-4bd53d6811f2","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_110":111,"_112":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2022-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2e3c0e18-7c3e-4875-b6c3-3743b7c0d3c8","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat","short_name","subjects",[65],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"cd74b962-4da0-444a-931b-551d2da26689","PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Waisai","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Kewajiban dan Persyaratan Baru

Peraturan ini memperkenalkan kewajiban baru bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Timeline Implementasi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 3 Desember 2022. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 tahun setelah peraturan ini diundangkan.

3. Pihak yang Terpengaruh

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Bupati, DPRD, OPD, dan BUMD, akan terpengaruh oleh peraturan ini.

4. Persyaratan Kepatuhan

Setiap OPD harus menyusun RKA OPD dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui PPKD. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif.

5. Sanksi atas Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hubungan dengan Peraturan yang Ada

Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan ini, termasuk denda dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada sanksi pidana yang diatur dalam peraturan ini.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF RAJA AMPAT
PROVINCE OF WEST PAPUA

REGIONAL REGULATION OF RAJA AMPAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2021

CONCERNING

REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n
\n

REGENT OF RAJA AMPAT,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management, Regional Regulation of Raja Ampat Regency Number 6 of 2010 concerning the Principles of Regional Financial Management is no longer appropriate and needs to be adjusted;
that in order to carry out good regional governance it is necessary to be supported by an effective and efficient regional financial management system based on the principles of transparency, accountability, and participatory;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Financial Management;

Considering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1999

","pdf_url","actionData","errors"]