[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","52a97fd4-a778-4083-b169-8da6cb332ff9","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_118":119,"_120":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":-5,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-05-29","effective_date","2012-05-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f7fc1b49-79c7-462b-9825-e8d62084e989","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"580214e7-a597-427e-90ea-8c93f7c2e61c","PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Kebijakan ini juga didasarkan atas hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan dan pengendalian penggunaan BBM untuk penyediaan tenaga listrik. Untuk transportasi jalan, aturan mencakup pembatasan terhadap Bensin RON 88 dan Minyak Solar (gas oil) berupa pentahapan pengguna, wilayah, waktu, dan/atau volume, dengan sasaran awal Kendaraan Dinas. Pembatasan wilayah dan waktu diatur secara spesifik: pelarangan penggunaan Bensin RON 88 bagi Kendaraan Dinas di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berlaku sejak 1 Juni 2012, dan di wilayah provinsi/kabupaten/kota di Jawa dan Bali lainnya sejak 1 Agustus 2012. Untuk Mobil Barang yang digunakan dalam kegiatan perkebunan dan pertambangan, penggunaan Minyak Solar sebagai Jenis BBM Tertentu dilarang mulai 1 September 2012; pelaksana kegiatan wajib menyediakan tempat penyimpanan BBM sesuai kebutuhan. Badan Pengatur bertanggung jawab melakukan pengaturan, pengawasan, verifikasi, dan penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna. Badan usaha yang mendapat penugasan untuk penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan volume BBM sesuai asumsi dalam APBN. Peraturan ini juga memuat definisi istilah kunci seperti Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu, Kendaraan Dinas, Mobil Barang, Menteri, dan Badan Pengatur.

","transitional_provisions","

1. Pelarangan penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin RON 88 bagi Kendaraan Dinas di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi berlaku sejak 1 Juni 2012.
2. Pelarangan penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin RON 88 bagi Kendaraan Dinas di wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sejak 1 Agustus 2012.
3. Pelarangan penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan berlaku sejak 1 September 2012; pelaksana kegiatan wajib menyediakan tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012).

","sanctions","

Sanksi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_35":98},"text","Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142621/permen-esdm-no-1-tahun-2013","3c4378e2-3033-4977-9440-42ac74492ada","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 555, 2012

\n\n

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
CONTROL OF THE USE OF PETROLEUM FUELS

\n\n

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2012
CONCERNING
CONTROL OF THE USE OF PETROLEUM FUELS

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to maintain the volume of Petroleum Fuels as stipulated in the State Revenue and Expenditure Budget, efforts are required to control the use of Petroleum Fuels;
that based on the considerations referred to in letter a, and to implement the provisions of Article 4, Article 5 and Article 8 of Presidential Regulation Number 15 of 2012 concerning Retail Selling Prices and Consumers Using Certain Types of Petroleum Fuels and in accordance with the results of the coordination meeting chaired by the Coordinating Minister for the Economy, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning Control of the Use of Petroleum Fuels;

Having regard to:

","pdf_url","actionData","errors"]