[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","4ecee3ee-c947-42d4-b40a-dd6d16883f23","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_109":110,"_111":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 22 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 22 Tahun 2012","number","22","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","47c2dca9-61c3-45cd-a6c2-ddf43e941faf","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo","short_name","subjects",[64],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Daerah ini dibentuk karena pendidikan dipandang memiliki peranan penting dalam pengembangan potensi sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, serta berwawasan kebangsaan; upaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Bungo memerlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat; oleh sebab itu perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Tujuan utama adalah mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, serta menyiapkan peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan: Pemerintah Daerah (Bupati dan perangkat terkait) bertugas memajukan pembangunan pendidikan, menyelenggarakan jenjang TK hingga SMK/MAK, melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pendataan, perencanaan strategis, penyediaan fasilitas, dan pengaturan standar pelayanan minimal; Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada masyarakat. Diatur juga ketentuan pendirian dan penutupan satuan pendidikan, kewajiban perizinan bagi masyarakat/yayasan yang ingin menyelenggarakan satuan pendidikan (permohonan izin ke Bupati dan tata cara diatur dengan Peraturan Bupati), penerapan kurikulum nasional dan pengembangan kurikulum muatan lokal, bahasa pengantar (Bahasa Indonesia dengan kemungkinan penggunaan bahasa daerah dan asing sesuai ketentuan), kewajiban penerimaan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, kualifikasi tenaga kependidikan (minimum D-IV/S1), manajemen berbasis sekolah, sarana-prasarana, pembiayaan pendidikan (sumber APBN/APBD/dana masyarakat; APBD minimal 25%), peran serta masyarakat, dan mekanisme pengawasan oleh Bupati, Dinas, pengawas dan penilik. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga diatur terkait pemberian masukan, dukungan, pengawasan, dan mediasi antara pemerintah dan masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT OF BUNGO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER ... YEAR 2012
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
REGENT OF BUNGO

\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that education has an important role in efforts to develop human resource potential through a learning process aimed at realizing humans who believe and are devoted to God Almighty, have quality, cultured, noble character, creative, innovative, have a national insight, intelligent, healthy, disciplined and responsible, skilled, and master science and technology;
that efforts to organize and develop education in Bungo Regency so that they are efficient and effective require the joint efforts of the government and the community in building education democratically and responsibly;
that based on the considerations referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the implementation of education;

Recalling:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Districts within the Central Sumatra Region (State Gazette of the Republic

","pdf_url","actionData","errors"]