[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","4eba3738-409f-4a17-984e-76ab37985368","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_121":122,"_123":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":-5,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_96":97,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-02-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","c82195e9-8e27-45c7-ae65-0c8245a5c2bd","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang","short_name","subjects",[65,68],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":69,"_53":70,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Semarang","theme","Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan, melindungi warga negara dari penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik, serta meninjau dan menyesuaikan pedoman pengelolaan pengaduan dengan Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Permen PANRB Nomor 46 Tahun 2020). Tujuan utamanya adalah menyediakan pedoman operasional pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang meliputi penyediaan sarana/prasarana, mekanisme pengelolaan, penugasan pelaksana yang kompeten, penyelesaian laporan, dan koordinasi dengan Dinas sebagai penyelenggara utama.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur ruang lingkup pengaduan yang meliputi berbagai topik layanan publik dan mewajibkan penggunaan kanal terintegrasi SP4N-LAPOR! dan SapaMbakIta. Diatur tata cara penerimaan, registrasi, penelaahan, disposisi, pemeriksaan (termasuk pemeriksaan lapangan), klarifikasi, serta penyelesaian dan pelaporan pengaduan dengan batas waktu yang tegas (pemeriksaan paling lama 5 hari kerja; tanggapan awal 1 hari kerja; penyelesaian paling lama 5 hari untuk kewenangan tunggal, 10 hari untuk koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan 30 hari untuk koordinasi lintas instansi). Diatur pula pembentukan tim pengelola pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, peran Admin Utama dan Admin Penghubung, hak dan kewajiban pelapor serta pengelola, larangan bagi pengelola (misalnya menerima imbalan atau menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi), kewajiban menjaga kerahasiaan data, kewajiban Perangkat Daerah/BUMD menggunakan SapaMbakIta, serta pembiayaan penanganan pengaduan dibebankan pada APBD Kota Semarang.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (7 Februari 2023) dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Semarang sesuai ketentuan Pasal 24.

","sanctions","

Sanksi

Pengelola pengaduan yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
Pelapor yang melanggar ketentuan Pasal 17 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

","revokes",[92],{"_93":94,"_95":17},"text","Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik","link","revoked_by",[98],{"_93":99,"_95":100,"_35":101},"Perwali Kota Semarang No. 15 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347325/perwali-kota-semarang-no-15-tahun-2026","d51a79f2-6baf-4b9c-a358-b156882e738e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF SEMARANG

PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGULATION OF THE MAYOR OF SEMARANG

NUMBER 5 OF 2023

CONCERNING

GUIDELINES FOR HANDLING PUBLIC SERVICE COMPLAINTS

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n","pdf_url","actionData","errors"]