[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","4be18cf5-7977-4369-bbd3-c4b26603f9c4","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_63":64,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":-5,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalicacing Pada Dinas Kesehatan","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017","number","37","year","2017","published_date","2017-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","a5b36d97-a5f7-4a5b-8ba7-b2183af8e1e3","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":61},"Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga","short_name","subjects",[65,68],{"_6":66,"_53":67,"_55":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":69,"_53":70,"_55":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Salatiga","theme","Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalicacing Pada Dinas Kesehatan","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

1. Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

2. Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Walikota ini dibentuk karena UPTD Puskesmas Kalicacing telah menerapkan pola PPK-BLUD secara bertahap berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 440/626/2015 dan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan utama adalah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan, pengawasan, serta tata kelola sumber daya manusia dan aset pada BLUD Puskesmas Kalicacing di bawah Dinas Kesehatan.

Ketentuan Substansial: Peraturan mewajibkan penyusunan Renstra Bisnis lima tahunan dan RBA tahunan yang berdasar pada Renstra dan RKA Dinas; RBA dikonversi ke RKA-Dinas dan menjadi dasar DPA-BLUD. Menetapkan sumber pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD/APBN, dan pendapatan sah lainnya) serta aturan pengelolaan kas, piutang, utang, dan investasi termasuk syarat persetujuan Walikota untuk utang dan investasi jangka panjang. Mengatur fleksibilitas pengeluaran, ambang batas penggunaan kelebihan pendapatan (maksimum 10% dari target tahunan), ketentuan pengadaan barang/jasa (termasuk pembebasan dan metode pengadaan langsung sampai Rp500.000.000 untuk BLUD penuh), pengelolaan barang/aset, pemanfaatan hasil penjualan aset, akuntansi berbasis akrual, audit eksternal dan review inspektorat, penyusunan laporan keuangan dan kinerja triwulan/semester/tahunan, penetapan tarif layanan oleh Walikota, standar pelayanan minimal, pembentukan pejabat pengelola dan pegawai (PNS/PPPK), pembentukan Dewan Pengawas berdasarkan ambang omset/aset, mekanisme remunerasi, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemda, internal audit, dan Dewan Pengawas.

","transitional_provisions","

3. Peralihan

1. Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan sampai dengan awal tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya (Pasal 7 ayat (3)).
2. Penghapusan piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK-BLUD diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 ayat (8)).

","sanctions","

4. Sanksi

(-)

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF SALATIGA

CENTRAL JAVA PROVINCE

REGULATION OF THE MAYOR OF SALATIGA

NUMBER ...

CONCERNING

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES
TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT OF COMMUNITY HEALTH CENTER
KALICACING COMMUNITY HEALTH CENTER AT THE HEALTH OFFICE

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=4be18cf5-7977-4369-bbd3-c4b26603f9c4","actionData","errors"]