[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","40539dea-dc31-4759-8234-64c77bf9e29d","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_110":111,"_112":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f4608999-6c1c-444f-9755-aa3ce6b80319","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat","short_name","subjects",[64],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Padang","theme","PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang mendukung kesejahteraan, produktivitas, dan hubungan industrial yang harmonis. Tujuan utama adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, meningkatkan kapasitas, kualitas, serta produktivitas melalui pelatihan dan pemagangan, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, melindungi hak tenaga kerja dan keluarganya, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan pelaksanaan ketenagakerjaan. Ketentuan substansial membagi kewenangan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Gubernur (termasuk delegasi lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur), menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK Makro dan Mikro) untuk jangka 5 tahun, serta mewajibkan pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Diatur pula tata kelola pelatihan berbasis klaster kompetensi, persyaratan dan pendaftaran lembaga pelatihan (LPK), penyelenggaraan pemagangan dengan perjanjian tertulis dan hak peserta, serta pembentukan Lembaga Produktivitas Daerah. Dalam penempatan tenaga kerja diatur layanan penempatan oleh Dinas dan LPTKS (dengan SIU), mekanisme AKL/AKAD, pengesahan RPTKA dan pembayaran DKP-TKA ke kas daerah. Diatur pula kewajiban pengusaha terkait ketentuan hubungan kerja (Perjanjian Kerja, PKWT/PKWTT, Peraturan Perusahaan, PKB), perlindungan pekerja (K3, jam kerja, larangan mempekerjakan anak, hak pekerja perempuan), kewajiban pemberian THR dan kepesertaan jaminan sosial, kuota penempatan penyandang disabilitas, serta mekanisme bipartit/tripartit dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.","transitional_provisions","

Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan.
Semua ketentuan terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan selain perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.
Peraturan Gubernur pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

","sanctions","

Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu (Pasal 55, 103, 104, 107, 109, 110) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNOR OF WEST SUMATRA

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE

NUMBER 7 YEAR 2019

CONCERNING

IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that the implementation of employment is part of national development carried out in the context of comprehensive development of the Indonesian society to realize a prosperous, just, wealthy, and equitable society;
that the implementation of employment as referred to in letter a, the regional government seeks to improve the quality, productivity, and welfare of the workforce which is planned and programmed in integrated labor supervision in order to realize industrial relations that are harmonious, dynamic, and fair in facing the challenges of labor needs in the future;
that the implementation of employment as referred to in letter b needs to be stipulated in the form of regulation to provide legal certainty regarding the implementation of employment that accommodates specific regional conditions;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional Regulation

","pdf_url","actionData","errors"]