[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","399642c4-a4ba-4946-992d-cee8a3e4dd2d","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_116":117,"_118":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":-5,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2019","number","62","year","2019","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","71668286-1006-4df3-bb92-c47e509d4948","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi","short_name","subjects",[64,67,70],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":68,"_52":69,"_54":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":71,"_52":72,"_54":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Cimahi","theme","Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan Baru. Berdasarkan metadata lampiran (dicabut_dengan: [], mencabut: [], diubah_dengan: []), Peraturan Wali Kota ini merupakan peraturan baru yang menetapkan Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi dan bukan merupakan pengubahan ataupun pencabutan atas peraturan wali kota sebelumnya.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan — Ringkasan dan Analisis

Rangkuman umum: Peraturan ini menetapkan definisi, komponen, dan sifat mengikat dari Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi yang menjadi pedoman penyusunan APBD serta dasar pelaksanaan belanja perjalanan dinas.

1. Apakah ada peraturan yang dicabut? Tidak ada. Peraturan tidak mencabut peraturan lain menurut metadata.
2. Alasan penerbitan: Untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No.12/2019 dan mempermudah penyusunan rencana kerja dan anggaran (considerans).
3. Kerangka baru yang menggantikan: Tidak berlaku (peraturan baru yang menetapkan standar); kerangka pelaksanaan merujuk pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah serta ketentuan pelaksanaan anggaran yang berlaku.
4. Ketentuan transisi untuk urusan yang sedang berjalan: Tidak diatur khusus dalam teks selain ketentuan umum berlakunya peraturan (Pasal 6).
5. Dampak terhadap kewajiban kepatuhan yang ada: Mengikat penggunaan standar sebagai batas maksimal biaya perjalanan dinas dan menjadi dasar perencanaan APBD; pengeluaran tertentu (mis. penginapan) harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil.
6. Tanggal efektif: Berlaku sejak tanggal ditetapkan (Pasal 6).

Analisis Poin Spesifik (P1–P17)

P1 — Persyaratan melakukan perjalanan dinas: (lebih dari 3 komponen) Persyaratan meliputi: uang harian tersegmentasi menurut wilayah (dalam Kota, Bandung Raya, luar daerah dalam Provinsi Jabar, luar Provinsi), bukti pengeluaran sah untuk penginapan (biaya riil), tiket pergi-pulang untuk pesawat dan kereta api, penggunaan biaya transportasi darat sesuai ketentuan (sekali jalan kecuali diatur lain), serta pemenuhan batas maksimum harga sesuai Standar Harga Satuan.
P2 — Penambahan ketentuan baru: Peraturan ini memperkenalkan dan merinci Standar Harga Satuan khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai bagian mengikat dari Peraturan Wali Kota, penggunaan komponen biaya yang lebih rinci, dan ketentuan bahwa standar merupakan harga tertinggi termasuk pajak.
P3 — Penghapusan ketentuan lama: Tidak ada penghapusan eksplisit terhadap peraturan sebelumnya.
P4 — Perubahan terhadap peraturan sebelumnya: Tidak ada perubahan administratif atau substantif yang diindikasikan terhadap peraturan terdahulu.
P5 — Perubahan kewenangan/peran/tanggung jawab: Tidak terdapat perubahan wewenang lembaga; peraturan menegaskan peran Wali Kota dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan menjadikan standar tersebut mengikat.
P6 — Penambahan kewenangan/peran/tanggung jawab: Penetapan kewajiban administratif bagi perangkat daerah untuk menggunakan standar tersebut dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan perjalanan dinas.
P7 — Penghapusan kewenangan/peran/tanggung jawab: Tidak ada penghapusan yang diatur.
P9–P11 — Fungsi pengawasan dan pengendalian: Tidak ada perubahan, penambahan, atau penghapusan fungsi pengawasan yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks; pengawasan pelaksanaan diimplikasikan mengikuti ketentuan pelaksanaan anggaran dan peraturan perundang‑undangan terkait.
P12–P14 — Perubahan/penambahan/penghapusan hak dan kewajiban: Peraturan menambah kewajiban bagi pengelola anggaran untuk menggunakan standar ini sebagai pedoman dan mematuhi batas maksimum; tidak disebut penghapusan hak atau kewajiban sebelumnya.
P15–P17 — Mekanisme implementasi: Mekanisme baru meliputi pengintegrasian Standar Harga Satuan ini ke dalam penyusunan APBD dan dasar perencanaan/pelaksanaan belanja perjalanan dinas; tidak ada mekanisme lama yang dihapus atau perubahan pelaksanaan operasional rinci dalam teks.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Tidak Ada ketentuan peralihan khusus. Peraturan hanya menyatakan masa berlakunya, yakni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Pasal 6). Tidak terdapat ketentuan transisi terperinci bagi kegiatan yang sedang berjalan.

","sanctions","

Sanksi

Tidak Ada. Peraturan ini tidak memuat ketentuan sanksi administratif ataupun pidana secara tegas. Pelanggaran terhadap standar diperkirakan akan ditangani melalui ketentuan pelaksanaan anggaran dan peraturan perundang‑undangan terkait pengelolaan keuangan daerah apabila terdapat penyalahgunaan atau pengeluaran yang tidak sesuai, namun teks Peraturan Wali Kota tidak merinci sanksi tersebut.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MAYOR OF CIMAHI

NUMBER ... YEAR 2019

CONCERNING

STANDARD UNIT PRICES FOR OFFICIAL TRAVEL
OF THE LEADERS AND MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF CIMAHI CITY

\n\n

MAYOR OF CIMAHI,

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n

Considering:

that to prepare work plans and budgets in the preparation of the Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget, the Regional Government of Cimahi City needs to stipulate the Standard Unit Prices of Official Travel for the Leaders and Members of the Regional People's Representative Council;
that to implement the provisions of Article 51 paragraph (5) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Mayor Regulation concerning the Standard Unit Prices of Official Travel for the Leaders and Members of the Regional People's Representative Council of Cimahi City.

Having regard to:

Law Number 9 Year 2001 concerning the Establishment of Cimahi City;
Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government as amended several

","pdf_url","actionData","errors"]