[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","35eeaecf-997d-48de-a5e9-624b0ec2b830","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_109":110,"_111":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":-5,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_56":57,"_58":59,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":49,"_52":53,"_54":55},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","56e27261-94ac-4ddf-b90a-1a480b355886","type",{"_6":57,"_52":60,"_61":60},"Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu","short_name","subjects",[64],{"_6":65,"_52":66,"_54":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Palu","theme","TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menetapkan tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota (Propemperwali) yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan sistematis guna memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Palu atas Peraturan Wali Kota yang berkualitas serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan prinsip kesetaraan gender. Secara substansial, peraturan mengatur bahwa perencanaan penyusunan Perwali dilakukan melalui Propemperwali tahunan yang ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dan disusun sebelum penetapan Rancangan Perda APBD; Propemperwali memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan Perwali. Perangkat Daerah atau Bagian dapat mengusulkan rancangan di luar perencanaan dalam keadaan tertentu sesuai kebutuhan tugas/fungsi, visi-misi daerah, atau pelaksanaan program pusat. Jumlah rancangan tahunan disesuaikan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditambah 50% dan jika terjadi kelebihan dilaksanakan skala prioritas. Format perencanaan diatur secara baku memuat nomor, jenis, pokok materi, status, pelaksana, target penyampaian, dan keterangan. Prosedur melibatkan penyampaian usulan oleh pemrakarsa kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum paling lambat bulan Mei; Bagian Hukum melakukan verifikasi dengan membentuk tim penyusun (ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota) yang keanggotaannya meliputi Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi hukum, Kepala Bagian Hukum, dan perangkat daerah terkait serta dapat melibatkan instansi vertikal atau akademisi. Wali Kota menetapkan Propemperwali dengan Keputusan yang memuat diktum penetapan, penganggaran, perintah penyusunan, waktu penyampaian, dan lampiran daftar perencanaan; Bagian Hukum berwenang mengharmonisasikan, membulatkan, serta menolak atau mengubah isi rancangan setelah kajian, dan memfasilitasi rancangan dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

(-)

","sanctions","

Sanksi

(-)

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PALU
PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGULATION OF THE MAYOR OF PALU
NUMBER ... YEAR 2018
REGARDING
PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF THE PROGRAM FOR THE FORMATION OF MAYORAL REGULATIONS WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
MAYOR OF PALU,

\n\n\n \n \n \n

Considering :

\n a. that in order to ensure order in the formation of Mayoral Regulations within the Government of Palu City, there is a need for procedures for preparing Mayoral Regulations that are carried out in a planned, integrated, coordinated and systematic manner;
\n b. that to meet the needs of the Palu City Government for quality Mayoral Regulations, it is necessary to make regulations concerning procedures for the formation of Mayoral Regulations that are carried out by definite, standard methods and procedures;
\n c. that based on the letter from the Governor of Central Sulawesi Number 188.342/2728/Ro.Hkm concerning the facilitation results of the draft Mayoral Regulation, it needs to be followed up with the stipulation of a Mayoral Regulation;
\n d. that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Mayoral Regulation

","pdf_url","actionData","errors"]