[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","2b02fccc-b40e-4b3d-a47d-4ce3996eb26c","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air","short_title","Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014","number","37","year","2014","published_date","2014-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Konservasi Tanah dan Air","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini menegaskan tanah dan air sebagai karunia dan amanah negara yang rentan terhadap degradasi sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui konservasi yang terpadu. Tujuan utama meliputi pelindungan permukaan tanah dari erosi, pemeliharaan dan peningkatan fungsi tanah untuk mendukung kehidupan masyarakat, peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), pemberdayaan partisipatif masyarakat, serta pemerataan manfaat konservasi bagi kesejahteraan rakyat.

Ketentuan Substansial: Pengaturan wewenang menempatkan Tanah dan Air dalam penguasaan negara; Pemerintah pusat menyelenggarakan atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat daerah dan/atau menugaskan Pemerintah Daerah, sementara Pemerintah Daerah melaksanakan sesuai kewenangannya. Ruang lingkup mencakup perencanaan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta penyelenggaraan konservasi (pelindungan, pemulihan, peningkatan, pemeliharaan) pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan metode vegetatif, agronomi, sipil teknis, manajemen, dan pendekatan unit DAS/ekosistem/satuan lahan. Hak dan kewajiban diatur: setiap orang berhak memperoleh manfaat, berperan serta, dan melakukan pengawasan; wajib melaksanakan konservasi sesuai penggunaan lahan; pemberian izin konversi Lahan Prima dibatasi dan tunduk ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus bagi badan hukum terbatas pada kewajiban umum dan tanggung jawab pembiayaan; tidak terdapat persyaratan modal minimum atau ketentuan administratif tambahan spesifik dalam teks ini. Pendanaan dapat bersumber dari APBN/APBD, badan hukum/usaha, perseorangan, termasuk pembayaran imbal jasa lingkungan; pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Konservasi Tanah dan Air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 67).\n2. Badan hukum atau badan usaha yang izinnya masih berlaku wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 68).\n3. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 69).","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban konservasi oleh setiap orang dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan insentif, denda administratif, pelaksanaan tindakan tertentu, atau pencabutan izin (Pasal 56–58).\n2. Pelanggaran tertentu dapat dikenai sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, dengan ketentuan terperinci bagi orang perseorangan, petani skala kecil, badan hukum atau badan usaha (Pasal 59–66).\n3. Pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban tertentu juga dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 57).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2014
CONCERNING
SOIL AND WATER CONSERVATION

\n\n\n \n \n \n

Considering:

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

that soil and water within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia are gifts and at the same time a mandate from God Almighty for the Indonesian nation which must be preserved for sustainability and utilized for the greatest prosperity of the people, both for the present generation and for future generations;
that soil and water are non-renewable natural resources and their functions are easily degraded due to geographical position and as a result of uses that are not appropriate to their functions, designations, and characteristics, therefore they need to be protected, restored, enhanced, and maintained through Soil and Water Conservation;
that current regulations regarding Soil and Water Conservation are still inadequate and have not been regulated in an integrated and comprehensive manner;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c it is

","pdf_url","actionData","errors"]