[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","241f745d-d11d-41f4-8dfd-7b43f8cc3cb1","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_113":114,"_115":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":-5,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga Pada Kementrian Agama","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2023","number","70","year","2023","published_date","2023-07-12","effective_date","2023-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","231f8f3c-6f1a-4b69-85e2-c334f1598c47","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga Pada Kementrian Agama","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan Baru. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2023 tidak mencantumkan ketentuan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan lain dalam metadata maupun teks. Dokumen ini menetapkan tarif layanan khusus bagi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga pada Kementerian Agama dan merupakan peraturan pelaksana/penetapan tarif spesifik berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan.

","scope_and_parties","policy_content","

Ringkasan Pokok Kebijakan

Peraturan ini menetapkan kerangka dan jadwal tarif layanan BLU UIN Salatiga, menetapkan kewenangan Rektor untuk menentukan rincian teknis tarif, memperbolehkan pembebanan tarif khusus bagi mahasiswa asing (≥125%), serta memberikan opsi pembebasan sampai Rp0,00 bagi kategori mahasiswa tertentu. Perjanjian yang sudah ada tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

Analisis spesifik (P1–P17)

P1 - Persyaratan melakukan kegiatan (penetapan/pengenaan tarif, pemanfaatan aset, kerja sama, pemberian pembebasan):

Penyusunan usulan tarif oleh pimpinan Kementerian (Menteri Agama) dan pengajuan kepada Menteri Keuangan;
Penetapan kriteria, besaran, dan tata cara oleh Rektor;
Pertimbangan penetapan harus memasukkan daya beli, minat, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, dan/atau tarif kompetitor;
Untuk iuran pengembangan: pengenaan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/pihak pembiaya;
Kontrak kerja sama diperlukan untuk jasa pendidikan/penelitian/pengabdian dan pemanfaatan aset.

P2 - Penambahan ketentuan baru:

Penyebutan dan pencantuman lampiran tarif spesifik untuk seleksi dan program magister/doktoral;
Aturan minimal tarif bagi mahasiswa asing (≥125%);
Kewenangan eksplisit Rektor untuk menetapkan kriteria, besaran, dan tata cara tarif rinci;
Ketentuan pembebasan tarif hingga Rp0,00 untuk kategori mahasiswa tertentu.

P3 - Penghapusan ketentuan lama:

Tidak ada penghapusan eksplisit pasal/ketentuan peraturan sebelumnya yang tercantum dalam teks.

P4 - Perubahan terhadap peraturan sebelumnya:

Tidak ada perubahan administratif eksplisit terhadap peraturan lain; peraturan ini merupakan implementasi/spesifikasi tarif bagi satu BLU sesuai kerangka PMK dan PP yang relevan.

P5 - Perubahan substansi kewenangan/peran/tanggung jawab:

Pendelegasian kewenangan teknis penetapan rincian tarif kepada Rektor;
Pemberian kewenangan Rektor menetapkan kriteria pembebasan dan pengenaan untuk kategori mahasiswa;
Pemberian kewenangan Rektor menetapkan tarif penunjang akademik sesuai peraturan perundang-undangan;
Pengakuan hak BLU untuk melakukan kerja sama komersial dan pemanfaatan aset melalui kontrak.

P6 - Penambahan kewenangan:

Keputusan Rektor mengenai kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif;
Pengesahan pembebasan tarif sampai nol rupiah oleh Rektor dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU;
Kewenangan menetapkan tarif kerjasama dan royalti melalui kontrak.

P7 - Penghapusan kewenangan:

Tidak ada penghapusan kewenangan lembaga/badan yang dinyatakan secara eksplisit.

P9–P11 - Fungsi pengawasan/pengendalian:

Tidak terdapat perubahan, penambahan, atau penghapusan fungsi pengawasan yang diatur secara rinci; disebutkan proses kajian oleh tim penilai tetapi tidak diatur mekanisme pengawasan khusus dalam peraturan ini.

P12–P14 - Perubahan/penambahan/penghapusan hak dan kewajiban para pihak:

Hak BLU untuk mengenakan tarif atas layanan dan menggunakan pendapatan untuk pengembangan sarana/prasarana;
Kewajiban Rektor untuk menetapkan kriteria/besaran/tata cara;
Hak mahasiswa tertentu untuk menerima pembebasan tarif;
Kewajiban pihak pengguna layanan untuk membayar sesuai kontrak atau tarif yang ditetapkan.

P15–P17 - Mekanisme implementasi:

Penetapan tarif nasional melalui PMK dengan rincian oleh Rektor;
Penerapan tarif dimulai untuk angkatan 2023/2024, dan perjanjian lama tetap berlaku;
Pengenaan tarif untuk layanan khusus ditetapkan melalui kontrak kerja sama.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Ada: Pasal 21 menyatakan bahwa perjanjian/kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/kerja sama tersebut. Pasal 22 menetapkan bahwa Peraturan mulai berlaku setelah 15 hari kalender sejak diundangkan (diundangkan 18 Juli 2023), sehingga berlaku efektif pada 2 Agustus 2023.

","sanctions","

Sanksi

Tidak Ada. Peraturan ini tidak memuat ketentuan sanksi administratif atau pidana khusus terhadap pelanggaran ketentuan tarif atau pelaksanaan. Penegakan dan sanksi terhadap pelanggaran kegiatan keuangan BLU akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan umum terkait pengelolaan keuangan negara, pengelolaan BLU, dan peraturan disiplin/etik internal Kementerian Agama atau ketentuan pidana/administratif lain yang relevan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 OF 2023
CONCERNING
SERVICE RATES OF THE PUBLIC SERVICE AGENCY STATE ISLAMIC UNIVERSITY SALATIGA AT THE MINISTRY OF RELIGION

\n
\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n
\n\n \n \n \n

Considering:

that for the goods or services provided by the Public Service Agency State Islamic University Salatiga at the Ministry of Religion to the public, rates for the services for the goods or services provided have been proposed;
that based on the provisions of Article 9 paragraph (8) of Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Financial Management of Public Service Agencies as amended by Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Financial Management of Public Service Agencies, the Minister/Head of Agency submits a proposal for service rates to the Minister of Finance to be stipulated in a Regulation of the Minister of Finance;
that the Minister of Religious Affairs through Letter Number

","pdf_url","actionData","errors"]