[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","203b128a-8dec-45e2-b648-f169a803f531","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_116":117,"_118":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115},"title","Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022","number","27","year","2022","published_date","2022-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelindungan Data Pribadi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelindungan - Data Pribadi
2022
Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Pelindungan Data Pribadi
ABSTRAK:	\n \n Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022. \n Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. \n Lampiran: 50 hlm; penjelasan hlm. 35 sd 50. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Baru: Undang-Undang ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, yang belum pernah ada sebelumnya dalam bentuk undang-undang yang komprehensif.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah.
Pengendali Data Pribadi harus memberikan informasi yang jelas kepada Subjek Data Pribadi mengenai pemrosesan data.
Pengendali Data Pribadi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi yang diproses.

2. Penambahan Ketentuan Baru:

Pengaturan mengenai hak Subjek Data Pribadi yang lebih komprehensif.
Ketentuan mengenai pemrosesan Data Pribadi anak dan penyandang disabilitas.
Pengaturan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas terhadap pelanggaran perlindungan data.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab:

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi memiliki kewajiban untuk melindungi Data Pribadi.
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak terhadap pemrosesan Data Pribadi yang berisiko tinggi.
Pengendali Data Pribadi harus melaporkan kegagalan perlindungan data kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga berwenang.

4. Sanksi untuk Ketidakpatuhan:

Sanksi administratif berupa peringatan, penghentian pemrosesan, dan denda.
Sanksi pidana bagi individu yang melanggar ketentuan perlindungan data.

5. Hubungan dengan Peraturan yang Ada:

Peraturan ini mengatur secara komprehensif dan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dalam peraturan sebelumnya.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan:

Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

","sanctions","

Sanksi Administratif:

Peringatan tertulis
Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi
Denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan.

Sanksi Pidana:

Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 untuk pelanggaran serius.
Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dari tindak pidana.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the protection of personal data is one of the human rights which is part of the protection of the individual, therefore it is necessary to provide a legal basis to provide security for personal data, based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the protection of personal data is intended to guarantee citizens' rights to personal protection and to foster public awareness as well as to ensure recognition and respect for the importance of personal data protection;
that the regulation of personal data is currently contained in several laws and regulations, therefore to improve effectiveness in the implementation of personal data protection it is necessary to regulate personal data protection in a law;
that based on the considerations referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to form a Law on Personal Data Protection.

Recalling:

Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 28G paragraph (1), Article 28H paragraph (4), and Article 28J of the

","pdf_url","actionData","errors"]