[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","1a5938a8-3aa4-4527-a5ec-217d5b5d6fb5","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_116":-5,"_117":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022","number","52","year","2022","published_date","2022-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1270db99-9c4f-43bf-b074-7ec4b8fb4490","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"580214e7-a597-427e-90ea-8c93f7c2e61c","PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keselamatan - Keamanan - Pertambangan - Bahan Galian - Nuklir
2022
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 52, LN.2022/No.228, jdih.setneg.go.id: 59 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 1997. \n PP ini mengatur mengenai aspek pada seluruh tahapan pertambangan bahan galian nuklir yang meliputi: 1) keselamatan pertambangan bahan galian nuklir; 2) keamanan pertambangan bahan galian nuklir; dan 3) manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pertambangan bahan galian nuklir dikenai sanksi administratif yang terdiri atas peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin; atau pencabutan izin. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. \n Lampiran 82 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 59; penjelasan hlm 60 sd 82) \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini adalah peraturan baru yang ditetapkan untuk mengatur keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia.

","scope_and_parties","policy_content","

Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Pemegang Izin wajib melaksanakan analisis keselamatan untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan.
Pemegang Izin harus membuat dan mengimplementasikan program pengolahan dan penambangan yang mencakup organisasi, pelatihan pekerja, dan prosedur keselamatan.
Dalam hal terjadi kecelakaan, Pemegang Izin wajib melaksanakan prosedur penanggulangan yang mencakup identifikasi kondisi kecelakaan dan tindakan mitigasi.

Penambahan dalam Peraturan:

Pengaturan mengenai Garda-Aman untuk memastikan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk tujuan damai.
Ketentuan mengenai Dekomisioning Pertambangan yang lebih rinci dan terstruktur.
Penekanan pada perlunya program proteksi radiasi dan pengendalian dosis untuk pekerja dan masyarakat.

Penghapusan dalam Peraturan:

Tidak ada penghapusan ketentuan yang signifikan dari peraturan sebelumnya, karena ini adalah peraturan baru.

Perubahan dalam Peraturan:

Perubahan dalam struktur organisasi dan tanggung jawab Pemegang Izin dan Kepala Teknik Tambang.
Perubahan dalam mekanisme pelaporan dan penanggulangan kecelakaan.
Perubahan dalam pengaturan pengelolaan limbah radioaktif dan pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup.

","transitional_provisions","

Semua kegiatan pertambangan bahan galian nuklir yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

","sanctions","

Sanksi Administratif:

Peringatan tertulis.
Denda administratif.
Pembekuan izin.
Pencabutan izin.

Sanksi Pidana: Tidak ada sanksi pidana yang diatur dalam peraturan ini.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",true,"english_excerpt","pdf_url","actionData","errors"]